|
Kapolres Bungo AKBP Yasir melalui Kasat Reskrim AKP Victor Siagian menyebutkan, otopsi baru akan dilakukan kalau dua korban yang masih kritis tak bisa dimintai keterangan. “Kalau dua korban yang masih hidup bisa kita minta keterangan, otopsi tak perlu lagi,” kata Victor kemarin (30/1).
Menurut Victor, melalui otopsi bisa diteliti penyebab korban meninggal. “Kita masih menunggu perkembangan. Mudah-mudahan dua korban yang masih hidup segera sembuh, sehingga kita bisa meminta keterangan,” harap mantan Kasat Reskrim Polres Merangin itu.
Seorang keluarga korban yang ditemui di RS H Hanafie Muarabungo (dulu RSUD) mengaku, pada prinsipnya tak keberatan jenazah korban diotopsi jika memang kedua korban yang masih kritis tak bisa dimintai keterangan. Namun dia meminta tidak ketiga-tiganya dilakukan otopsi, cukup satu.
Meski demikian, itu setelah melihat perkembangan dua korban, Suhardi dan Edi yang saat ini masih kritis dalam waktu satu atau dua hari ke depan. Apalagi Edi sejak kemarin sudah bisa membuka mata dan melihat orang-orang di sekitar, namun belum bisa bicara. “Saya yakin besok (hari ini) sudah bisa ngomong,” katanya.
Berdasarkan pantauan di zal penyakit dalam RS H Hanafie, kedua korban masih dalam keadaan kritis. Korban Suhardi, misalnya, sejak dilarikan ke Rumah Sakit, Rabu (28/1), belum sadarkan diri. Tubuhnya sama sekali tak bergerak. Sedangkan Edi, meski sudah mulai bergerak dan membuka mata, tetap belum bisa diajak bicara. Untuk bernapas, keduanya masih dibantu tabung oksigen. (zie)
Gubernur Panen Raya di Bungo
BUNGO – Bertempat di Dusun Cilodang, Kecamatan Pelepat (Trans Kuamang Kuning), Kabupaten Bungo Kamis (29/1/09), Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin beserta Ketua Umum TP PKK Provinsi Jambi Ny Ratu Munawwaroh Zulkifli didampingi oleh Bupati Bungo H Zulfikar Achmad beserta Ketua DPRD Kabupaten Bungo Panen Raya Padi Sawah. Disamping panen raya padi, Gubernur Jambi juga memberikan beberapa bantuan kepada warga masyarakat setempat dan juga Mantri Tani yang menjadi penyuluh pertanian.
Bantuan yang diberikan oleh Gubernur itu diantaranya kendaraan roda dua untuk Mantri Tani sebanyak 3 kendaraan, benih padi non Hibrida sebanyak 67,5 Ton, padi Hibrida sebanyak 2,625 Ton, jagung Hibrida sebanyak 4,05 Ton atau 4 Ton 50 Kg, benih kedelai sebanyak 20 Ton, pupuk organik cair (POC) sebanyak 821 liter, pupuk NPK sebanyak 41,05 Ton, pupuk organik granular (POG) sebanyak 123,15 Ton. Gubernur juga memberikan bantuan secara pribadi untuk pembangunan Mesjid Baiturrahim yang terletak di Dusun Cilodang sebesar Rp5 Juta serta bantuan lainnya. Disamping itu, pada acara ini gubernur juga berkesempatan berdialog dengan warga masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, gubernur menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pimpinan daerah, kepada para penyuluh pertanian, dan khususnya kepada warga para petani yang telah berhasil mengembangkan padi sawahnya. “Hasilnya alhamdulillah makin menggembirakan,” ungkap gubernur.
Suatu saat dengan inovasi dan teknologi yang makin maju, sambung gubernur, kita dapat meningkatkan kualitas benih, kualitas pengelolaan pertanian. Sehingga produksi padi, produksi beras akan meningkat. “Meningkatkan produksi beras hampir pasti akan meningkatkan kesejahteraan rakyat kita, utamanya kesejahteraan para petani,” kata gubernur. (infojambi.com/11)
"Kita harus memberikan pelayanan yang mudah dan tidak berbelit-belit, ini akan membuat investor betah di tempat kita, sebab pengusaha itu membutuhkan legalitas dan keamanan berusaha," katanya ketika ditemui di Jambi, Minggu (18/1).
Oleh karena itu, Zulfikar yang berlatar belakang pengusaha mengingatkan aparat di daerahnya untuk tidak melakukan birokrasi yang berbelit-belit, baik kepada pengusaha maupun masyarakat.
"Saya terus mengingatkan pejabat di daerah ini agar jika Kabupaten Bungo ingin maju dan berkembang, harus menghilangkan budaya yang suka dilayani," jelasnya.
Jauh sebelum imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar melayani investor dengan baik, Pemkab Bungo sudah melakukan itu, sehingga minat investor untuk menanamkan modal di daerah itu terus meningkat.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bungo pada 2001 baru mencapai Rp7,2 miliar kini sudah mencapai Rp49 miliar. Kontribusi terbesar PAD tersebut dari investor yang berusaha di Bungo seperti perusahaan batu bara, minyak bumi dan gas, dan perkebunan kelapa sawit serta karet.
Untuk menarik minat investor, Pemkab setempat kini terus melengkapi infrastruktur pendukung industri seperti transportasi jalan, jembatan, listrik, dan hotel berbintang.
"Kami juga saat ini sedang mengusahakan akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) bekerja sama dengan investor Thailand," katanya.
Bahkan kini sedang membangun bandara dengan panjang landasan 1.400 meter yang didanai APBD dan APBN yang jika setelah beroperasi siap didarati pesawat jenis Fokker 50.
Transportasi udara sangat dibutuhkan orang-orang bisnis untuk efisiensi, karena itu Pemkab Bungo akan terus memacu pembangunan bandara untuk kelancaran transportasi dari dan ke Bungo.
Kota Muara Bungo, ibu kota Kabupaten Bungo berjarak sekitar 280 km dari arah barat Kota Jambi atau waktu tempuh perjalanan empat sampai lima jam. (Ant/OL-06) Sumber: http://mediaindonesia.com
Minggu, 18/01/2009 | Info Jambi Zulfikar di Dukung Warganya Untuk Maju Calon Gubernur Jambi |
MUARABUNGO - Ratusan warga Kecamatan Limbur Lubuk Mingkuang mendesak Bupati Bungo Zulfikar Ahmad untuk maju menjadi bakal calon Gubernur Jambi Periode 2010 - 2015 mendatang. "warga Limbur Lubuk Mingkuang mendukung habis, Pak Zulfikar maju menjadi calon Gubernur Jambi mendatang," ujar Hasan warga. Warga Lubuk Mingkuang punya alasan tersendiri, karena selama kepemimpinan Zulfikar Ahmad, infrastruktur jalan dan jembatan di Kecamatan yang paling barat di Kabupaten Bungo ini dibangun." Setidaknya ada 4 jembatan yang dibagun di daerah kami, membuat arus transpotasi lancar dan waktu tempuh dari daerah kami ke Kota MuaroBungo dari 24 jam menjadi 3 jam," ujarnya. Kecamatan Limbur Lubuk Mingguang merupakan pemekaran dari Kecamatan Tanah Tumbuh, kecamatan ini memiliki 12 desa yang satu dengan yang lainnhya terpencil-pencil. Selama ini warga sekitar harus berjalan kaki atau naik rakit menuju Kota Muara Bungo, memakan waktu berjam-jam. Salah satu jembatan yang terakhir dibangun melintasi Batang Tebo, yang menghubungkan daerah perkebunan kelapa sawit PT Jamika Raya dengan Dusun Tebo Pandak. Jembatan dengan ukuran 6 x 60 meter itu menelang biaya Rp 7,5 miliar, yang dibangun secara bertahap. Jembatan ini diresmikan pemakaiannya hari Jumat lalu. (Infojambi.com-MS) Minggu, 18/01/2009 | Info Jambi MUARABUNGO - Banyak cara yang dilakukan para calon anggota DPD dalam meraih dukungan masyarakat. Misalnya, Piet haryadi calon DPD RI menempel dengan Bupati Bungo Zulfikar Ahmad. Dalam kunjungan Bupati Bungo ke Kecamatan Limbur Lubuk Mingkuang,Jumat lalu, secara terang-terangan Zulfikar Ahmad meminta warga kecamatan tersebut memilih Piet, yang merupakan putra asli daerah tersebut." Pilih dio ko, anak kamanakan kito jugo, dari pado milih urang lain," ujar Zulfikar . Beberapa calon DPD lain juga menempel kepada tokoh-tokoh politik dan para kepala daerah, untuk meraih dukungan para pemilih. Seperti Iwan Faisal menempel kepada Hazrin Nurdin dengan basis suaranya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Apakah efektiv dengan mengandalkan orang-orang ini, menurut Piet, salah satu cara untuk masuk ke desa-desa," Kita kan tidak punya mesin politik, wajar saja memakai pola ini, sebagai perkenalan," ujarnya.(Infojambi.com-MS) |
Senin, 12 Januari 2009 | Jambi-Independent
|
MUARABUNGO – Kepala Dinas Perkotaan Bungo, Eko Putra, menegaskan kepada para pengusaha sarang walet di Kabupaten Bungo, bahwa dalam waktu enam bulan ke depan sudah tidak ada lagi bangunan yang dijadikan sarang walet.
Selain itu, diminta juga untuk segera mengubah bangunan tersebut, dari tempat sarang walet menjadi tempat hunian. Bentuknya juga diubah seperti yang diajukan pada saat pembuatan IMB, bukan berbentuk gudang seperti saat sekarang ini. Ini dikatakannya pada pertemuan dengan para pengusaha sarang walet yang digelar kemarin (12/1), di aula Dinas Perkotaan Bungo yang dihadiri 40 pengusaha sarang walet.
“Jika tidak mau mengikuti hasil keputusan rapat yang disepakati oleh semua pihak, maka enam bulan ke depan kami akan melakukan penutupan secara paksa,” tegasnya. Ia meminta kepada para camat dan lurah untuk segera melakukan pengawasan bangunan yang baru dibuat, apakah benar-benar untuk bangunan yang sesuai dengan IMB atau mengarah ke bentuk bangunan yang seperti gudang yang dimanfaatkan untuk tempat sarang burung walet. Tindakan ini, selain dilakukan oleh Dinas Perkotaan, juga didukung oleh Sat Pol PP dan Kantor Lingkungan Hidup.
Amin Subekti, Kasi Trantib Sat Pol PP Bungo menegaskan, untuk menegakkan Perda maka harus dengan tegas dan benar-benar menjalankan perda tersebut. “Jadi untuk menegakan Perda harus sesuai dengan perintah dan larangan,” kata Amin.
Hal senada juga disampaikan Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Darma Suardi. “Untuk keberadaan sarang walet ditempatkan ke arah Rantau Pandan dan Tanah Tumbuh dengan radius lima kilometer dari pusat kota,” katanya. Sedangkan arah Rimbotengah, Babeko dan Pelepat, menurutnya masuk ke dalam zona larangan.
Karena daerah tersebut merupakan lintasan pesawat, dan berdekatan dengan bandara yang sedang dalam tahap pengerjaan. Minimal 15 kilometer dari bandara tidak ada gangguan. “Karena burung walet dapat membahayakan pesawat yang sedang melintas,” ungkap Darma.(rb)
|
MUARABUNGO – Ke depan, pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) tidak lagi dilakukan di kantor camat, tetapi di Pemkab Bungo. Tujuannya menghindari terjadinya pembuatan KTP ganda.
Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bungo Aryadi. Rencana itu masih dalam proses dan menunggu terbitnya peraturan daerah (perda). “Itu merupakan upaya untuk pendataan penduduk yang benar dan tidak ada pembuatan KTP yang lebih dari satu,” ujarnya kemarin (6/1).
Ariadi menjelaskan, bagi warga yang berdomisili di pusat kabupaten, pembuatan KTP bisa langsung ke kabupaten. Sedangkan yang tinggal di kecamatan bisa dilakukan di kecamatan. Pihak kecamatan nantinya yang akan meneruskan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bungo. “Bisa juga petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang akan menjemput ke kecamatan,” ujarnya.
Untuk kelancaran administrasi dan pelayanan yang baik, kata Ariadi, akan dibuat khusus untuk pendataan kependudukan dan catatan sipil. Itu dimaksudkan agar jumlah penduduk mudah diketahui jumlahnya.
Memang saat ini pembuatan KTP yang diselenggarakan langsung di kabupaten belum dapat dilaksanakan, karena masih menunggu perda dan melihat perkembangan ke depan. “Teknisnya akan dilihat dari perda yang baru, karena semua itu harus sesuai dengan prosedur,” ujarnya.
Kabag Humas dan Umum Setda Eko Wijakso mengatakan, selama ini pembuatan KTP bisa dibuat di setiap kecamatan sehingga tidak diketahui apakah pemohon tersebut memiliki atau membuat KTP di kecamatan lain atau tidak. Jika pembuatan KTP di kabupaten, tepatnya di Kependudukan dan Catatan Sipil, pengawasannya mudah.(rb)