Pemkab Kelola Hingga Tahun 2015
MUABUNGO - Sebanyak 65 ribu warga Bungo saat ini masuk menjadi peserta Badan Penjamin Jamiman Sosial (BPJS). Sementara 21 ribu warga lainnya saat ini belum dimasukkan dalam program ini. Jaminan kesehatan bagi 21 ribu warga ini masih di tanggung dan dikelola langsung oleh Pemkab Bungo. Setidaknya, hingga tahun 2015 mendatang Pemkab bakal mengelola jaminan kesehatan bagi warga miskin ini melalu Jamkesda.
"Sampai tahun 2015 Jamkesda masih kelola sendiri," terang Wakil Bupati H. Mashuri kemarin.
Untuk anggaran Jamkesda sendiri, sebut Wabup telah dianggarkan di APBD sebesar Rp. 4.1 miliar. Dari anggaran ini, aku Wabup, biasanya akan terpakai sebesar Rp 15 persen.
"Terpakainya sekitar 15 persen. Jadi anggaran itu cukup," ujar Wabup.
Disinggung terkait keikutsertaan Jamkesda dalam BPJS, Wabup mengaku
bakal mengikut sertakan seluruh warga miskin dalam BPJS di tahun 2015
mendatang. Sebab tahun ini Pemkab masih diberi kesempatan untuk
mengelolanya sendiri. Sementara terkait anggaran yang harus disediakan
Pemkab untuk mengikutsertakan warga miskin ini apabila masuk BPJS
berkisar Rp 6 milyar lebih.
"Jamkesda kan sama saja. Sama-sama menjamin kesehatan warga. Bedanya yang mengelola Pemkab saja. Kalau untuk anggaran, setiap warga yang dijamin itu harus dibayar Rp 25 ribu perorang perbulan. Sakit tidak sakit harus dibayar segitu dan harus cash didepan," urai Wabup.
Disebut Wabup, data peserta Jamkesda tersebut bisa saja bertambah. Saat ini Pemkab sedang melakukan verifikasi data tersebut, sehingga seluruh warga miskin bisa tercover dalam Jamkesda.
Sementara terkait dengan pelaksanaan BPJS, Wabup meminta baik Puskesmas maupun RSUD H Hanafie untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dirinya mengaku pelayanan yang diberikan saat ini mesti ditingkatkan lagi.
"Jangan sampai nantinya banyak keluhan dari masyarakat akibat tak maksimalnya pelayanan," tukas Wabup. (acn)
Sumber: http://dinamikawarta.com/berita-649-jamkesda--tak-masuk-bpjs.html
MUABUNGO - Sebanyak 65 ribu warga Bungo saat ini masuk menjadi peserta Badan Penjamin Jamiman Sosial (BPJS). Sementara 21 ribu warga lainnya saat ini belum dimasukkan dalam program ini. Jaminan kesehatan bagi 21 ribu warga ini masih di tanggung dan dikelola langsung oleh Pemkab Bungo. Setidaknya, hingga tahun 2015 mendatang Pemkab bakal mengelola jaminan kesehatan bagi warga miskin ini melalu Jamkesda.
"Sampai tahun 2015 Jamkesda masih kelola sendiri," terang Wakil Bupati H. Mashuri kemarin.
Untuk anggaran Jamkesda sendiri, sebut Wabup telah dianggarkan di APBD sebesar Rp. 4.1 miliar. Dari anggaran ini, aku Wabup, biasanya akan terpakai sebesar Rp 15 persen.
"Terpakainya sekitar 15 persen. Jadi anggaran itu cukup," ujar Wabup.
Disinggung terkait keikutsertaan Jamkesda dalam BPJS, Wabup mengaku
bakal mengikut sertakan seluruh warga miskin dalam BPJS di tahun 2015
mendatang. Sebab tahun ini Pemkab masih diberi kesempatan untuk
mengelolanya sendiri. Sementara terkait anggaran yang harus disediakan
Pemkab untuk mengikutsertakan warga miskin ini apabila masuk BPJS
berkisar Rp 6 milyar lebih."Jamkesda kan sama saja. Sama-sama menjamin kesehatan warga. Bedanya yang mengelola Pemkab saja. Kalau untuk anggaran, setiap warga yang dijamin itu harus dibayar Rp 25 ribu perorang perbulan. Sakit tidak sakit harus dibayar segitu dan harus cash didepan," urai Wabup.
Disebut Wabup, data peserta Jamkesda tersebut bisa saja bertambah. Saat ini Pemkab sedang melakukan verifikasi data tersebut, sehingga seluruh warga miskin bisa tercover dalam Jamkesda.
Sementara terkait dengan pelaksanaan BPJS, Wabup meminta baik Puskesmas maupun RSUD H Hanafie untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dirinya mengaku pelayanan yang diberikan saat ini mesti ditingkatkan lagi.
"Jangan sampai nantinya banyak keluhan dari masyarakat akibat tak maksimalnya pelayanan," tukas Wabup. (acn)
Sumber: http://dinamikawarta.com/berita-649-jamkesda--tak-masuk-bpjs.html
