Tahun Ini Bungo Dimekarkan

Tunggu Paripurna DPRD Provinsi

DITULIS OLEH DWY SETIOWATI, MUARABUNGO
KAMIS, 24 JUNI 2010
Rencana pemekaran Kabupaten Bungo tahun ini direalisasikan. Kabupaten ini rencananya akan dibagi jadi dua wilayah. Kabupaten Bungo dan Kota Muara Bungo. Rencana itu bahkan sudah disetujui Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin.
Malahan, informasinya, rencana pemekaran Kabupaten Bungo akan dibicarakan dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Jambi. Rencananya bulan Agustus 2010. Pengajuan pemekaran juga sudah diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak beberapa waktu lalu.
“Ketentuan dari pemerintah mengenai rencana pemekaran kan belum dihentikan. Jadi, Pemkab akan terus mengupayakan mengajukan syarat-syarat rencana pemekaran wilayah,” ujar Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Bungo, Masril, kepada Jambi Independent, kemarin (23/6).
Pemkab optimis tahun ini pengajuan pemekaran wilayah Kabupaten Bungo dan Kota Muara Bungo akan terealiasi. “Kita akan terus mengupayakan untuk dapat terealisasi secepatnya,” kata Masril.
Untuk diketahui, sebelumnya Pemkab Bungo telah mengadakan rapat membahas pemekaran wilayah di kantor Gubernur Jambi. Rapat tersebut sekaligus merupakan ekspos lanjutan proses pemekaran. Sebelumnya, Pemkab Bungo telah menargetkan bahwa pemekaran akan terealisasi pada tahun 2010 ini. Tujuan adanya pemekaran wilayah tersebut dimaksudkan untuk dapat melakukan percepatan pembangunan serta percepatan pelayanan di Bungo.

Pengajuan pemekaran sudah dilakukan sejak 2006 lalu. Dan itu diakui merupakan keinginan masyarakat Bungo. Pada prinsipnya, akan ada lima kecamatan yang bergabung ke Kota Muarabungo. Diantaranya, Pasar Muarabungo, Kecamatan Bungodani, Kecamatan Rimbotengah, Kecamatan Bathin III dan Kecamatan Bathin II Babeko.
Kemudian ibukota dari pemekaran untuk Kabupaten Bungo sendiri akan ditempatkan di Dusun Embacang Gedang Tanah Sepenggal Lintas dengan areal 40 hektare untuk kantor pemerintah daerah. Sedangkan dari potensi daerah seperti Universitas Muara Bungo (UMB), Bandara Bungo, dan lainnya, masuk ke Kabupaten Bungo.
Untuk aset Kota Bungo tidak ada masalah. Nanti akan ada pembagian aset seperti kantor wali kota yang telah dipersiapkan di samping kantor bupati. Begitu juga dengan kantor DPRD akan ditempatkan di Gedung Dharma Wanita. Termasuk dengan Kantor Dinas, Badan, dan lainnya. Termasuk bantuan untuk Kota Muarabungo dipersiapkan sebesar Rp 6 miliar untuk tiga tahun pertama.(*)

Sumber: www.jambi-independent.co.id