TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengelolaan keuangan daerah yang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK tak menjamin sebuah lembaga pemerintah atau kepala daerah bebas korupsi.
Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK, Indriyanto Senoadji, mengatakan audit keuangan BPK diberikan kepada lembaga, bukan audit perseorangan. Sehingga tak menjamin individunya tak melakukan korupsi.
"Memang secara tidak langsung, tidak ada keterkaitannya mengingat kinerja kelembagaanlah yang dapat WTP dari BPK," kata Indriyanto saat dihubungi Tribunnews.com di Jakarta, Rabu (8/7/2015).
Sementara apabila ada kepala daerah atau pimpinan lembaga negara yang terjerat korupsi, Indriyanto mengatakan tentu itu tidak mewakili institusinya.
"Sedangkan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, tentunya tidak mewakili kelembagannya. Sehingga daerahnya tidak terpengaruhi penilaian WTP tersebut," beber pakar hukum pidana itu.
Sekadar informasi, beberapa tersangka korupsi di KPK, berhasil membawa lembaga yang dipimpinnya menerima predikat WTP dari BPK. Satu di antarnaya Kementerian Agama yang dipimpin Suryadharma Ali.
BPK memberikan predikat WTP kepada Kementerian Agama atas Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) Tahun 2012. Kemenag yang saat itu dipimpin Suryadharma Ali bahkan menerima piagam penghargaan dari pemerintah.
Ternyata, Suryadharma harus meringkuk di Rumah Tahanan Pomdam Guntur karena ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaran ibadah haji tahun 2012-2013.
Kasus lain adalah yang menimpa Jero Wacik. Saat memimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BPK memberikan predikat WTP pada 2013. Jero jadi tersangka dugaan korupsi pemerasan di Kementerian ESDM tahun anggaran 2011 - 2013.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eri Komar Sinaga
Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2015/07/08/kpk-predikat-wajar-tanpa-pengecualian-bukan-jaminan-kepala-daerah-bebas-korupsi
