JAKARTA – Pilkada
Serentak yang akan digelar 9 Desember mendatang bakal tercoreng perilaku
oknum pegawai negeri sipil (PNS). Pasalnya, puluhan oknum PNS
dilaporkan tidak netral alias mendukung calon kepala daerah tertentu.
Untuk menyikapi laporan tersebut,
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera bergerak cepat guna
mengklarifikasi laporan tersebut.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan
Umum (Dirjen Pol-PUM) Soedarmo mengatakan Kemendagri segera membentuk
tim yang berperan melakukan klarifikasi.
“Kami sudah memeroleh laporan
ketidaknetralan PNS di daerah, akan dibentuk tim lakukan klarifikasi,
benar enggak laporan itu,” ujar Soedarmo di sela-sela Rapat Koordinasi
Nasional (Rakornas) Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum, Kamis (19/11).
Menurut Soedarmo, kalau nantinya dari
hasil klarifikasi ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran dan
penggunaan fasilitas negara, maka tim satgas akan memberikan rekomendasi
ke pejabat berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap oknum PNS
dimaksud.
Dalam mengantisipasi pilkada rawan
disusupi ketidaknetralan PNS, menurut Soedarmo, Kemendagri juga telah
menginstruksikan Badan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang di banyak
daerah menjadi satu
Badan dengan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Kesbangpol), untuk melakukan pemantauan.
“Jadi ada instruksi ke Linmas kok. Juga
ada Satgas netralitas juga. Itu sudah bekerja di bawah Sekjen. Linmas
BKO (Bawah Kendali Operasi) Panwas (Panitia Pengawas Pemilu,red),"
ujarnya.
Saat ditanya bagaimana mengantisipasi
kemungkinan adanya "serangan fajar" dari para oknum jelang pemungutan
suara 9 Desember mendatang, pemerintah menurutnya, akan ikut mengawasi
lewat Badan-Badan Linmas di daerah.
Sumber: http://www.jpnn.com/read/2015/11/19/339545/GAWAT:-Pilkada-Serentak-Tercoreng-Perilaku-PNS-
