JAKARTA (Pos Kota) – DPR harus melakukan pemangkasan anggaran pada revisi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2016. Sebab, kalau tidak ada pemangkasan anggaran maka APBN bisa jeblok.
“Penerimaan negara kurang, sementara pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur mengalami kenaikan,” kata mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, di Jakarta, Rabu (23/3).
Sebagai informasi, target pendapatan negara pada APBN 2016 tercatat sebesar Rp1.822,5 triliun, sedangkan pengeluarannya diproyeksikansebesar Rp2.095,7 triliun. Sementara itu, realisasi belanja APBNP 2015 tercatat sebesar Rp1.235,8 triliun, atau 95,5 persen dari Rp 1.294 triliun.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan anggaran belanja operasional kementerian dan lembaga (K/L) akan dipangkas dalam revisi APBN 2016. Untuk itu, ia meminta seluruh instansi pemerintah bersiap-siap melakukan penyesuaian alokasi anggaran.
Fuad mengatakan DPR bisa melakukan penyisiran pos kementerian atau lembaga yang tidak diperlukan, seperti pos perjalanan dinas para menteri dan pejabat eselon I untuk ke daerah dan luar negeri yang kerap membawa rombongan. “Ini pemborosan keuangan negara,” terang Fuad.
Bansos Ditiadakan
Selain itu, lanjut Fuad, pos bantuan sosial (Bansos) ) banyak yang menilai, seringkali tidak tepat sasaran dalam pemberian bantuannya. “Pos Bansos ini sebaiknya ditiadakan,” terang Fuad.
Ia menambahkan pendapat negara dari ekspor tidak seperti yang diharapkan, begitu juga hal yang sama pendapatan dari sektor pajak. “Sebab itu tidak ada jalan lain kecuali memangkas anggaran di setiap kementerian dan lembaga,” papar Fuad.
Fuad mencontohkan kebutuhan untuk administrasi di kementerian dan lembaga, seperti untuk membeli alat tulis kantor dan kertas, buku-buku sangat besar. “Belum lagi kalau sampai terjadi mark-up dalam pembeliannya,” papar Fuad. (Johara/win)
Sumber : http://poskotanews.com/2016/03/24/apbn-bisa-jeblok-kalau-tidak-ada-pemangkasan-anggaran/