Aduh... Pengalihan Kewenangan SMA Buat Para Honorer Terancam

JAMBI – Rencana pengalihan kewenangan SMA/SMK di seluruh kabupaten/kota ke provinsi, masih dalam proses. Namun, beberapa kendala masih dihadapi, salah satunya terkait status guru honorer yang sampai saat ini belum ada kejelasan.

Sebab, belum dapat dipastikan apakah guru honor juga akan ikut menjadi kewenangan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jambi atau sebaliknya.

Hal ini mengingat, jumlah guru honorer yang ada saat ini mencapai 5.142 orang, atau hampir sama dengan total guru ditiap kabupaten/kota, beserta pegawai administrasi yakni sebesar 5.733 orang.  

Kepala Disdik Provinsi Jambi, Rahmat Derita, mengatakan, akan melakukan inventarisir, tapi tidak semuanya. “Jangan khawatir, kita akan lihat mana yang memang dibutuhkan akan kita berdayakan, kalau tidak ya harus tinggal," kata Rahmat.

Penulis: Hendro
Editor: Ikbal Ferdiyal

Sumber:http://metrojambi.com/read/2016/05/30/10529/aduh-pengalihan-kewenangan-sma-buat-para-honorer-terancam.html

Bungo Capai Tingkat Kelulusan Tertinggi Ujian Nasional SMA

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Ujian Nasional (UN) memang bukan menjadi penentu kelulusan siswa, tapi tidak dinomorduakan karena tetap penting agar siswa bisa lanjut pendidikan ke perguruan tinggi berkualitas.

Hal ini yang paling ditekankan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo, sehingga hasilnya dapat dilihat, Bungo menjadi kabupaten dengan tingkat kelulusan tertinggi se Provinsi Jambi.

Kadisdik Bungo, Hasrizal, mengatakan, pihaknya melibatkan semua pihak untuk memotivasi siswa agar dapat hasil terbaik. Secara formal, mereka diikutkan dalam Ujian Akhir Semester (UAS), kemudian beberapa kali try out. Namun secara non formal, Disdik meminta sekolah untuk melakukan kerjasama dengan lembaga bimbingan belajar.

"Jadi sore hari siswa ikut bimbingan belajar, sekolah sebelumnya membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga Bimbel," kata Kadisdik Bungo, Hasrizal, kemarin.

Lembaga yang tergabung dalam program ini mereka sebut sebagai komite pembantu pengajar sore. Dari sana akan diketahui di mana kekurangan atau kelemahan siswa sehingga cepat dilakukan evaluasi.

Tak hanya itu, sekolah juga diminta untuk melibatkan komite sekolah dalam menghadapi UN untuk adanya kesepakatan antara sekolah dan komite terkait belajar tambahan.

"Jadi kita memberi kesadaran kepada siswa dan orangtua, bahwa UN tetap penting agar bisa lanjut ke perguruan tinggi berkualitas. Intinya membangun motivasi," pungkasnya.

Penulis: awang
Editor: fifi
Sumber: http://jambi.tribunnews.com/2016/05/07/bungo-capai-tingkat-kelulusan-tertinggi-ujian-nasional-sma?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

2 Siswi Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Jambi Akan Ikuti Ajang Intel ISEF di Amerika Serikat

Dua siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia (IC) Jambi akan mengikuti ajang Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) yang akan diselenggarakan di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat  pada 6-15 Mei 2016 mendatang. Kedua siswi kelas XII MAN IC ini adalah Nurkholifatul Maula dan Putri Rahayu Budiman. 

Menurut Aty Mulyani selaku guru Biologi MAN IC Jambi sekaligus pembimbing KIR pada Senin (28/3/2016), seperti dikutip dari situs kemenag.go.id, "Mereka terpilih mengikuti Intel ISEF 2016 ini karena pernah menjadi juara I Kategori Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) 2015. Akhirnya, LIPI merekomendasikan agar kedua siswi ini mengikuti Intel ISEF 2016."

Menurut Aty, status mereka sebagai juara pada LKIR LIPI 2015 bukan berarti kedua siswi Madrasah ini otomatis lolos. Sebab, LIPI tetap melakukan seleksi lagi untuk ke Intel ISEF 2016 pada akhir Desember 2015. Ada lima kelompok yang lolos untuk mengikuti Intel ISEF 2016. MAN IC Jambi masuk pada urutan keempat. Urutan I-III dibiayai oleh LIPI, sedangkan urutan IV-V dibiayai sendiri.

"Alhamdulillah, meskipun MAN IC Jambi masuk urutan keempat, mereka tetap akan berangkat ke Amerika. Dan Alhamdulillah-nya lagi, siswi-siswi MAN IC Jambi bisa berangkat dengan biaya dari Kementerian Agama. Minggu yang lalu kami juga melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Jambi untuk mendapatkan doa dan dukungan," jelas Aty Mulyani.

Lebih lanjut lagi, ada dua juta proposal yang akan dilombakan di ajang Intel ISEF 2016. Siswi MAN IC Jambi akan mempresentasikan penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Eksistensi Perkebunan Sawit Terhadap Integrasi Sosial Masyarakat Transmigrasi Desa Sumber Harapan Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi."

Aty berharap bahwa kedua siswi MAN IC Jambi ini bisa sukses untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia, nama Madrasah dan nama Kementerian Agama. Lebih dari itu, mereka berdua diharapkan bisa membuktikan bahwa siswa-siswi Madrasah adalah pelajar Indonesia yang kreatif, inovatif, dan produktif.

Sumber : http://www.radarempoa.com/2016/03/2-siswi-man-insan-cendekia-ke-intel-isef.html

Polemik Pungutan Biaya UN, Akhirnya Disdik Bungo Keluarkan Edaran

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO ‎- Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo sudah merampungkan seluruh persiapan Ujian Nasional (UN), namun demikian tidak berarti masalah tidak ada, seperti keluhan wali siswa terkait sekolah-sekolah yang memungut biaya UN, ini tentu harus diselesaikan oleh Disdik agar tak meresahkan.

‎Soal ini, Kepala Dinas Pendidikan Bungo H.Hasrizal menyebut sudah melakukan beberapa langkah, seperti menegaskan secara langsung ke sekolah untuk tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun untuk persiapan UN.

‎Ini berlaku untuk semua tingkatan, mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dilarang keras melakukan pungutan.

‎Beberapa hari lalu, larangan ini oleh Disdik kembali dipertegas melalui surat edaran Nomor‎ 800/453/PDDK tentang Larangan Melakukan Pungli Dana UN‎.

"Jadi sudah jelas sekolah tidak diperbolehkan memungut berapapun jumlahnya, di dalam edaran itu jelas," kata Hasrizal beberapa hari lalu.

‎Terkait informasi beberapa waktu lalu, di mana sekolah menyebut sudah mendapat restu Disdik untuk memungut biaya UN, secara tegas dibantah oleh Kadisdik.

"Tuduhan itu sangat tidak benar," tegasnya lagi.

Memang betul ‎jika mengacu ke Permendikbud No 44 Tahun 2013 memungut biaya untuk persiapan UN diperbolehkan, tapi kata Hasrizal harus melalui musyawarah antara komite sekolah dan wali murid.

Kalau ada kesepakatan bisa dilakukan, tapi sifatnya tidak memaksa, tidak mengikat dan harus sukarela (tidak ditentukan besaran iuran).

"Tidak masalah ada bantuan dana dari wali murid, tapi syaratnya jelas, kemudian tidak boleh jumlah ditentukan karena sifatnya sukarela," imbuh Kadisdik.

Sebelumnya, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Limbur Lubuk Mengkuang mewajibkan setiap siswa untuk kelas XII menyetor Rp 700.000 dengan alasan sebagai biaya pelaksanaan UN.

Kepala SMKN 1 Limbur Lubuk Mengkuang, Taraki berdalih pungutan itu atas restu atau persetujuan Disdik, ‎selain itu praktik pungutan ini menurutnya juga dilakukan oleh sekolah-sekolah lain. "Bukan kami saja yang lakukan pungutan, sekolah lain juga tapi kenapa kami yang disorot," sebut dia.

Ditanya untuk apa pungutan uang sebesar itu dalam persiapan UN, Tarakan tak bisa menjelaskan ‎apapun.

"Yang jelas banyaklah kegunaannya," timpal dia.

Sumber : http://jambi.tribunnews.com/2016/03/27/polemik-pungutan-biaya-un-akhirnya-disdik-bungo-keluarkan-edaran

PENDAFTARAN SEKOLAH IKATAN DINAS DIBUKA, STAN MASIH FAVORIT

JAKARTA – Meskipun berganti nama menjadi Politeknik Keuangan Negeri Sekolah tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN), tetapi tidak menyurutkan minat lulusan Sekolah Menengah Atas untuk mendaftarkan diri  ke sekolah ikatan dinas itu. Pada hari pertama pembukaan, pada 21 Maret 2016, jumlah pendaftar sudah mencapai 7.679. Jumlah itu separuh lebih jumlah pendaftar pada lima dari tujuh sekolah ikatan dinas yang sudah membuka pendaftaran.

Berdasarkan data dari Panselnasdikdin, jumlah pendaftar itu jauh di atas angka pendaftar pada empat pendidikan ikatan diinas lain, yang penadftarannya sudah dimulai beberapa hari sebelumnya.  Kementerian Hukum dan HAM (AIM dan POLTEKIP) yang buka pendaftaran mulai 1 Maret, yang mendaftarkan hingga tanggal 21 Maret baru 622 orang.

Sedangkan pendaftar pada Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN) tercatat sebanyak 2.177 orang. Untuk Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG), yang buka pendaftaran per 21 Maret, pendaftarnya masing-masing 2.248 dan 437 orang.

Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmadja mengingatkan, agar para calon pendaftar benar-benar mencermati setiap informasi dari masing-masing lembaga sekolah ikatan dinas. “Selain memerlukan persyaratan tertentu, pendaftaran hanya boleh dilakukan pada satu pendidikan sekolah dinas. Kalau mendaftar lebih dari satu, akan dicoret,” ujarnya di Jakarta, Selasa (22/03).

Berita dibukanya pendaftaran di tujuh Lembaga Pendidikan Ikatan Dinas (LPID) ini merupakan kabar gembira bagi putra-putri terbaik lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) sederajat. Ketujuh LPID ini membuka kesempatan 5.940 kursi calon siswa.

PKN STAN, yang memiliki sejumlah jurusan, membuka kesempatan untuk 3.650 siswa. Adapun Istitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan 900 kursi, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) 500 kursi,  Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) yang mencari 300 calon siswa/taruna, 260 calon taruna Akademi Imigrasi (AIM) dan Poltekip, 250 orang untuk Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG), dan sebanyak 80 orang untuk Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN).

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun 2016 ini pendaftaran dilakukan secara online melalui portal panseldikdin.menpan.go.id. Dengan sistem pendaftaran terpadu ini, maka tidak ada satu orang atau pihak manapun yang dapat membantu kelulusan dengan kewajiban menyediakan uang dalam jumlah tertentu.

Peserta hanya boleh mendaftar di salah satu dari 7 (tujuh) Kementerian/Lembaga Pendidikan Kedinasan. “Apabila mendaftar di dua atau lebih Lembaga Pendidikan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.  Peserta dapat mengikuti pendidikan apabila telah dinyatakan lulus keseluruhan tahapan seleksi, ” ujar Setiawan.

Untuk pengangkatan menjadi CPNS,  dilakukan setelah dinyatakan lulus serta memperoleh ijazah dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan dan ditempatkan pada jabatan tertentu berdasarkan usulan dari Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan Pemerintah Daerah (yang melakukan pola pembibitan bagi lulusan STTD) berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Menteri PANRB. “Jadi, meskipun sudah diterima di lembaga  pendidikan ikatan dinas tersebut, tidak otomatis diangkat menjadi CPNS,” imbuhnya.  (ags/HUMAS MENPANRB)

Sumber : http://www.menpan.go.id/berita-terkini/4554-pendaftaran-sekolah-ikatan-dinas-dibuka-stan-masih-favorit

Inilah Batas Akhir Pendaftaran SNMPTN

JAKARTA--‎Ini warning bagi para siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi lewat jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN). Panitia sudah memberikan batasan waktu pendaftaran hingga 12 Maret. Lewat itu, siswa tidak bisa lagi mendaftar meski berada di peringkat atas.

"Pendaftaran hanya sampai 12 Maret pukul 23.50 WIB. Lewat itu (pukul 24.00), say good bye saja," kata‎ K‎oordinator Kelompok Kerja (Pokja) Humas ‎SNMPTN 2016 Bambang Hermanto kepada JPNN, Senin (7/3).

Dia menegaskan, pihaknya tidak akan memperpanjang jadwal pendaftaran bagi siswa yang telat mendaftar di SNMPT. Seperti tahun lalu, panitia terpaksa memperpanjang jadwal pendaftaran karena banyaknya siswa yang gagal daftar.

"Tahun ini tidak ada lagi perpanjangan. Inikan kebiasaan tahunan, mestinya siswa sudah harus mengantisipasinya. Begitu pendaftaran dibuka, sebaiknya langsung daftar jangan tunda-tunda lagi," tandasnya.

Tahun ini, jumlah siswa yang lulus 2.069.709. Dari jumlah itu hanya 1.362.849 yang boleh mendaftar SNMPTN. Sedangkan yang sudah mendaftar diri hingga tadi malam baru sekitar 30-31 persen. (esy/jpnn)

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2016/03/07/361849/CATAT!-Pendaftaran-SNMPTN-Cuma-Sampai...-

Revisi Buku Pelajaran Kurikulum 2013 Sesuai Kompetensi Dasar

Jakarta, Kemendikbud --- Proses revisi Kurikulum 2013 (K-13) telah dilakukan sejak bulan Januari 2015 hingga akhir bulan Oktober 2015. Revisi kurikulum 2013 (K-13) dan konsekuensi perubahannya dilakukan berdasarkan berbagai masukan dari publik, para ahli dan para pegiat pendidikan sehingga ada perbaikan pada Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) baik format maupun isinya.
 
“Saat ini kami sedang melakukan setting/layout buku pelajaran kurikulum 2013 (K-13) edisi revisi, diharapkan pada tahun ajaran baru bulan Juli nanti dapat dipakai buku edisi revisi ini, yang akan dipakai bulan Juli itu adalah kelas 1, 4 ,7 dan 10, diharapkan buku akan selesai pada pertengahan bulan Maret 2016 karena akan dijadikan sebagai bahan pelatihan, salah satunya adalah buku ini”, kata Kepala Bidang Perbukuan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Puskurbuk Kemendikbud), Supriyatno, di Jakarta, Sabtu (27/2/2016).

Supriyatno mengatakan, secara konten tidak ada yang salah dalam buku Kurikulum 2013. Kesalahan terdapat pada urutan,  terutama buku tematik yang merupakan integrasi dari berbagai mata pelajaran. “Jadi yang berubah adalah urutannya, sehingga otomatis akan berubah semuanya. Misalnya untuk pelajaran di kelas 8 sebelumnya teori pitagoras diajarkan pada semester 1, di buku edisi revisi ini diajarkan di semester 2, urutan penyajian disesuaikan dengan kompetensi dasarnya,” katanya.
 
Ia menjelaskan, buku pelajaran K-13 disesuaikan dengan kompetensi dasar yang dituntut sehingga harus direvisi. Dari perubahan itu, buku yang sudah beredar di masyarakat secara konten masih tetap dapat dipakai, sehingga yang berubah dari buku K-13 itu adalah penyajiannya saja.
 
Kemudian, secara fisik buku K-13 yang lama itu tidak mencantumkan informasi tentang penulis, penelaah dan editornya. Pada edisi revisi ini informasi mengenai penulis, penelaah dan editor sudah dicantumkan secara detil. Hal itu memungkinkan masyarakat untuk dapat mengetahui dan berkomunikasi dengan unsur-unsur penerbitan buku, serta bisa menyampaikan langsung ke penulis atau melalui portal/laman yang sedang disiapkan, sehingga ada keterlibatan publik untuk mengontrol kualitas buku tersebut.
 
Supriyatno juga menambahkan, buku pelajaran K-13 ini berbasiskan kurikulum, bukan berbasis keilmuan. “Sebetulnya perubahan itu terjadi pada urutan, bukan karena salah materinya, tetapi pada urutan penyajian di dalam buku, lebih ke arah itu. Kemudian juga adanya kompetensi dasar yang lebih operasional, sehingga menuntut buku pelajaran K-13 perlu diperbaiki,” tuturnya.
 
Proses penyusunan revisi buku K-13, katanya, dimulai dari penulis, lalu di telaah lagi. Hasil telaah kemudian diperbaiki kembali oleh penulis, kemudian diatur dan diedit bahasa dan penyajiannya oleh editor, kemudian hasilnya diperbaiki di bagian setting, lalu dibuatkan dummy-nya untuk diuji tingkat keterbacaannya oleh guru (teacher review) di sekolah apakah cukup dipahami. Kemudian bila ada perbaikan akan di-setting kembali.  Tahap final dilanjutkan dengan pembuatan naskah siap cetak  (camera ready copy).
 
“Buku pelajaran untuk kelas 1 sampai kelas 12 berjumlah 300 judul, sedangkan kelas 1, 4, 7 dan 10 berjumlah 100 judul termasuk buku agama, untuk buku pelajaran semester 2 akan disiapkan Januari mendatang,” kata Supriyatno. (Anandes Langguana)

Sumber : http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/03/revisi-buku-pelajaran-kurikulum-2013-sesuai-kompetensi-dasar

Tanpa Guru PNS, Honorer 'Keroyokan' Ngajar Beberapa Sekolah Negeri di Bungo

Ilustrasi - Kompas.com/tribunjambi.com

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Penambahan jumlah sekolah di Kabupaten Bungo tak berimbang dengan jumlah guru dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), terutama untuk sekolah yang berada jauh dari pusat kota atau pusat kecamatan.

Alhasil banyak sekolah negeri ternyata hanya memiliki guru honorer, bahkan tak satu

Meski umur sekolah sudah lebih sewindu atau delapan tahun sejak berdiri 2007 silam, namun tenaga pengajar sampai sekarang hanya honor.

Soal ini, Kepala Dinas Pendidikan Bungo, Hasrizal mengakui bahwa memang banyak sekolah di kabupaten ini yang minim tenaga pengajar PNS. Hal inilah kata dia yang menjadi dilema Disdik saat akan membangun gedung baru.

"Ini masalah kita, sangat dilema bila ada gedung baru, kita selalu kesulitan tenaga pengajar khususnya PNS.‎ Sementara mempersiapkan guru tidak bisa instan, menunggu pengangkatan," urainya kepada Tribun, Senin (18/1).

Namun tahun ini semua kewenangan terkait sekolah menengah atas dan sederajat, ‎sepenuhnya ada di provinsi, sesuai dengan amanah undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Karena itu ‎pihaknya sudah dilarang memindahkan maupun menggeser guru PNS, termasuk pembangunan infrastruktur‎ tidak lagi masuk ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten.

"Jadi saya tidak boleh lagi mindahkan orang, ini kewenangan provinsi, kita berharap ke depan provinsi memberi support baik untuk tenaga pengajar maupun infrastruktur," tukasnya.

Sejauh ini lanjut  Hasrizal, daerah menyampaikan terimakasih kepada honorer yang mau mengabdikan diri mengajar di sekolah-sekolah yang minim guru PNS.

Dapat disebut, proses belajar mengajar di SMAN-SMKN jauh dari pusat kota dilakukan dengan cara 'keroyokan'. Bukan hanya honorer pengajar, honor camat juga banyak yang diperbantukan untuk mengajar.

"Kita sekarang dibantu juga oleh camat, mereka mengerahkan honorer untuk mengajar. Bahkan ada guru SD-SMP yang bantu ngajar SMK. Ada juga UPTD bantu," pungkasnya.
pun ada guru PNS. Seperti contoh SMKN 1 Limbur Lubuk Mengkuang SP VI, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Awang Azhari
Sumber: http://jambi.tribunnews.com/2016/01/18/tanpa-guru-pns-honorer-keroyokan-ngajar-beberapa-sekolah-negeri-di-bungo

 

Evaluasi K13 Rampung, Penerapannya Kapan?

JAKARTA--Evaluasi kurikulum 2013 (K13) sudah diselesaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dengan demikian, K13 akan segera dilaksanakan bertahap mulai tahun ini.

“Evaluasi kurikulum alhamdulillah sudah tuntas. Road map atau peta jalan (Kurikulum 2013) juga sudah siap. Akan segera kami publikasikan,” ujar Mendikbud Anies Baswedan, Jumat (1/1).

‎Dia mengatakan, setidaknya ada dua aspek yang dievaluasi dalam Kurikulum 2013, yakni desain dan dokumen dari kurikulum tersebut. Kemudian untuk implementasi dari Kurikulum 2013 saat ini masih dilakukan secara bertahap sambil menunggu hasil evaluasi.

Mendikbud juga membantah kabar yang beredar mengenai penggantian nama Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Nasional. Kurikulum nasional, katanya, bukanlah nama baru dari Kurikulum 2013, melainkan bermakna bahwa kurikulum tersebut berlaku secara nasional. “Tidak ada Permendikbud yang menyebut tentang Kurikulum Nasional,” tegasnya.

Menteri Anies menuturkan, implementasi Kurikulum 2013 akan tetap dilanjutkan sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dirampungkan Kemendikbud. “Kami ingin proses perbaikan kurikulum tidak dipandang sebagai satu-satunya cara meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Ini hanya salah satu caranya,” tandasnya. (esy/jpnn)

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2016/01/01/348054/Evaluasi-K13-Rampung,-Penerapannya-Kapan-

2016, Gerakan Budi Pekerti Digalakkan, Bentuknya Begini

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan melakukan pendisiplinan gerakan penumbuhan budi pekerti mulai tahun ini.

Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, penumbuhan budi pekerti akan dilakukan secara sistemik. Proses pembiasaan dalam penumbuhan budi pekerti itu tidak hanya dilakukan dalam kegiatan kurikuler, melainkan juga melalui kegiatan nonkurikuler sesuai Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

“Mulai semester ini kita lakukan pendisiplinan. Semester ini kita sudah lakukan tahap sosialisasi,” ujar Menteri Anies, Jumat (1/1). 

‎Menurutnya, kegiatan belajar mengajar di sekolah akan berlangsung dengan suasana kebangsaan, nuansa kebinekaan serta religius.

Dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, disebutkan ada beberapa pembiasaan positif yang dilakukan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, seperti berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan/atau lagu wajib nasional lain.

Dalam kegiatan berdoa, diharapkan siswa dapat bergantian memimpin pelaksanaan doa dengan bimbingan guru. Kemudian di akhir kegiatan belajar mengajar juga dilakukan kegiatan berdoa serta menyanyikan satu lagu daerah.

“Selain itu juga ada kegiatan mingguan atau bulanan yang prinsip utamnaya ditetapkan Kemendikbud, tetapi variasinya tergantung tiap daerah, misalnya kegiatan olahraga bersama,” tutur Mendikbud.

Melalui Permendikbud tentang Penumbuhan Budi Pekerti itu juga diatur mengenai kegiatan membaca buku nonpelajaran sekitar 15 menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Mendikbud mengatakan, salah satu tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah usaha menumbuhkan minat baca. Usaha pemerintah dalam menumbuhkan minat baca tidak cukup dengan menurunkan pajak dan harga buku, tetapi juga harus bisa mendorong peningkatan permintaan atas buku.

“Kita ingin tingkatkan permintaan (akan buku) dengan membaca selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu sudah diregulasikan (melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015). Pendisiplinannya akan dimulai semester ini," ujarnya.(esy/jpnn)

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2016/01/01/348069/2016,-Gerakan-Budi-Pekerti-Digalakkan,-Bentuknya-Begini-

Mulai Pekan Depan, Sekolah Libur Dua Minggu

MUARA BUNGO - Dijadwalkan besok Sabtu (19/12) hasil ujian semester ganjil dibagikan. Parasiswa akan menerima nilai hasil ujian melalui buku raport masing-masing siswa. Hal ini dibenarkan oleh sejumlah kepala sekolah di kabupaten Bungo, Kamis (17/12).

 Dikatakan Aswan, salah satu kepala sekolah di kabupaten Bungo mengatakan jika saat ini seluruh sekolah telah melaksanakan ujian semester, dan sementara menunggu pembagian raport saat ini siswa juga masih tetap masuk sekolah dengan kegiatan yang tentukan oleh masing-masing sekolah.

 “Menurut jadwalnya besok (Sabtu,red) pembagian raport atau nilai hasil proses belajar selama satu semester ini,”kata Aswan kemarin.

 Aswan mengatakan, menurut jadwal sekolah usai pembagian hasil belajar dan hasil ujian semester ganjil tersebut, kemungkinan para siswa juga akan menjalani libur akhir tahun, meski dia mengaku tidak hapal berapa lama siswa akan menjalani libur sekolah akhir tahun itu, namun kemukinan siswa akan diliburkan kurang lebih selama dua minggu.

 “Kemungkinan bisa mencapai dua minggu liburnya, dalam rangka libur akhir tahun,”katanya.

 Ditempat terpisah, Hasrizal, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) kabupaten Bungo saat dikonfirmasi mengatakan, kendatipun siswa libur belajar disekolah, namun dapat dipastikan para guru dan pihak sekolah masih menjalankan tugasnya di sekolah.

 Karena menurutnya masih banyak pekerjaan yang mesti diselesaikan sebelum akhir  Desember nanti, sehingga semua sekolah bisa menertibkan semua urusan terutama dalam hal administrasi.

 “Meski siswa libur, kemukinan guru akan tetap menjalankan tugas dan kwajibannya menyelesaikan semua administras baik yang berkaitan persiapan Ujian Nasional maupun permasalahan administrasi lainnya,”tutup Hasrizal.

(alm)

Sumber: http://www.buteekspres.com/berita/detail/3530/mulai-pekan-depan-sekolah-libur-dua-minggu#.VnQnOmYxdoM

Foto: UJIAN : Pelaksanaan ujian semester ganjil disalah satu sekolah di Kabupaten Bungo. (Buteekspews.com)

SMK Setih Setio 2 Muaro Bungo Juara Festival Film Semi Dokumenter Cagar Budaya Provinsi Jambi 2015

SMK Setih Setio 2 Muaro Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, berhasil menjadi yang terbaik dalam Festival Film Semi Dokumenter Cagar Budaya Tingkat SLTA Sederajat Provinsi Jambi 2015. SMK Setih Setio 2 Muara Bungo sukses menjuara lomba ini setelah membuat Karya Film yang berjudul “Pesona Balai Panjang Tanah Periuk”.

Pada kegiatan Final Festival Film Semi Dokumenter Cagar Budaya Tingkat SLTA Sederajat Provinsi Jambi Tahun 2015 yang berlangsung dari tanggal 28 – 29 November 2015.  Tim Produksi SMK Setih Setio 2 Muara Bungo yang terdiri dari Kevin Oktaria, Desman Syahid, Dhimas Hudi, Zuhur Saini dan Mahdi Syukri, S.Pd.I sebagai guru pendamping.  Karya Film mereka yang berjudul “Pesona Balai Panjang Tanah Periuk” berhasil mengungguli karya film tim produksi lainnya dalam Final Festival Film Semi Dokumenter Cagar Budaya Tingkat SLTA Sederajat Provinsi Jambi yang dilaksanakan tanggal 28 November 2015, di aula Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi. Dalam produksi ulang dan memperbaiki karya awal film mereka yang awalnya berjudul “Rumah Tua Yang Hampir Sirna”. 

Pada kesempatan yang sama, finalis lainnya juga melakukan produksi ulang karya film mereka berdasarkan catatan yang disampaikan dewan juri. Dewan juri menyampaikan kelemahan dan kekurangan terdapat dalam karya film para finalis. Sehingga diharapkan evaluasi yang disampaikan dan kegiatan produksi ulang untuk perbaikan ini, memberikan pengalaman baru bagi para finalis. Dan pada masa yang akan datang dapat meningkatkan karya film mereka untuk lebih baik lagi dari yang diproduksi dalam kegiatan festival sekarang.

Keberhasilan Tim Produksi SMK Setih Setio 2 Muara Bungo ini sebagai Pemenang dalam Festival Film Semi Dokumenter Cagar Budaya Tingkat SLTA Sederajat Provinsi Jambi Tahun 2015 ini mengalahkan tim produksi lainnya yang berasal dari siswa SLTA sederajat yang berada di Provinsi Jambi. Prestasi yang mereka torehkan tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi SMK Setih Setio 2 Muara Bungo.

 

Menilik Sejarah Hari Guru Nasional

JAKARTA - Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994, 25 November adalah Hari Guru Nasional. Di satu hari spesial ini, para guru mendapat sorotan lebih; karya mereka diapresiasi, perjuangan mereka diakui, kesejahteraan mereka diperhatikan.

Pengakuan keberadaan guru melalui penetapan Hari Guru Nasional sendiri memiliki sejarah panjang. Jika menilik catatan masa lalu, momentum ini bermula dengan perjuangan para guru Tanah Air melalui Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) pada 1912. Di masa kolonial, organisasi unitaristik ini beranggotakan para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pemilik sekolah. Umumnya mereka bertugas di Sekolah Desa dan Sekolah Rakyat Angka Dua. Di masa yang sama, berkembang juga organisasi guru dengan beragam latar belakang seperti keagamaan, kebangsaan, dan lainnya.

Nama PGHB berubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) sekira dua dekade kemudian. Penambahan kata "Indonesia" mengejutkan dan menciutkan pemerintah Belanda. Pasalnya, kata tersebut mencerminkan semangat kebangsaan.

Berawal dari situlah, kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan kian membuncah. Keduanya mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Secara bertahap, jabatan Kepala HIS yang dulu selalu dipegang orang Belanda, mulai diambil alih orang Indonesia. Akhirnya, terbitlah cita-cita kesadaran bahwa perjuangan para guru Indonesia tak lagi tentang perbaikan nasib maupun kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, tetapi memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriak "Merdeka!"

PGI dibungkam oleh Jepang. Pada masa tersebut, pemerintah Jepang melarang semua organisasi dan menutup semua sekolah.

Barulah setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, PGI kembali menggeliat. Mereka menggelar Kongres Guru Indonesia pada 24–25 November 1945 di Surakarta.

Serupa dengan Sumpah Pemuda, semangat persatuan mendasari pelaksanaan Kongres Guru Indonesia tersebut. Para peserta kongres sepakat menghapuskan semua organisasi dan kelompok guru berlatar belakang perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku. Inilah cikal bakal bersatunya guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk.

Mereka akhirnya menginisiasi kelahiran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada 25 November 1945. Dan sejak saat itu, pemerintah menetapkan hari lahir PGRI sebagai Hari Guru Nasional dan menjadikannya momentum penghormatan kepada para pahlawan tanpa tanda jasa di Tanah Air.(rfa)

Sumber : http://m.okezone.com/read/2015/11/25/65/1255330/menilik-sejarah-hari-guru-nasional

Ini Batas Akhir Penyerahan SMA/SMK dari Kabupaten ke Provinsi

Kadis Pendidikan Provinsi Jambi Rahmad Derita-Foto:jambiupdate.com

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI-Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menetapkan Oktober 2016 nanti merupakan batas akhir pengalihan kewenangan Dikmen dari kabupaten/kota ke provinsi. Karena, mulai 1 Januari 2017 kewenangan mengelola dan penganggaran Dikmen berada di Pemrov Jambi.

“Selambat-lambatnya Maret 2016 sudah serah terima. Kalau Kemendikbud mengupayakan Desember 2015 sudah diserahkan. Kalau lewat dari Oktober 2016 akan menyusahkan kita menyusun anggaran pada tahun 2017,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, H. Rahmad Derita.

Menurut Rahmad, bila pada Maret 2016 penyerahan belum secara lengkap, terutama personalitinya maka akan menjadi kendala  pihaknya. “Makanya kita minta lebih cepat lebih baik. Kalau ada kekurangan bisa cepat dilengkapi,” harap Rahmad.
 

Penyerahan kewenangan Dikmen juga harus dibarengi dengan penyerahan asset, makanya pihaknya meminta kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota untuk menyusun berkas penyerahan dengan baik dan lengkap. (kta)
 Sumber:http://jambiupdate.co/artikel-ini-dia-batas-akhir-penyerahan-smasmk-dari-kabupaten-ke-provinsi-.html

 

Nilai UKG Dibawah 5,0 Guru Akan Dibina

Hasil UKG di Bungo Belum Diketahui  

MUARA BUNGO - Selama lebih kurang sat
u Minggu, pemerintah kabupaten (Pemkab) Bungo melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Bungo menggelar Ujian Kopetensi Guru (UKG) terhadap ribuan guru se kabupaten Bungo mulai dari tingkat TK hingga SLTA sederajat. Tercatat sebanyak 3. 282 orang guru mengikuti UKG. Ujian yang bertujuaan untuk pemetaan guru dalam hal kemampuan atau kopetensi itu tinggal menunggu pengumuman hasilnya yang akan segera diumumkan.

UJIAN : Para guru tampak saat mengikuti Ujian Kopetensi yang dilaksanakan pemerintah kabupaten Bungo melalui dinas pendidikan kabupaten Bungo foto: buteekspres.com

 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo Hasrizal, melalui Kasi Informasi Disdik, Indra Yani mengatakan, ribuan guru telah mengikuti Ujian dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
 Dikatakan Indra Yani, UKG tahun ini tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, salah satunya dari standar nilai kelulusan sebesar 5,5 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
 “Untuk saat ini kita tinggal menunggu hasil pengumuman hasilnya,”terang Indra Yani, saat ditemui di kantornya, Sabtu (21/11) kemarin.

 Dikatakannya, apabila guru atau peserta UKG tidak memenuhi nilai dengan kata lain tidak lulus guru bersangkutan akan dikelompokan dan akan mengikuti pembinaan guna untuk meningkatkan kemampuannya sebagai seorang pendidik.

 “Jika hasilnya kurang dari 5,0 sebagaimana tujuan dari UKG ini adalah untuk pemetaan guru, maka mereka yang belum lulus akan mengikuti diklat atau pelatihan nanti,”ungkapnya.
 Ketika ditanya apaka guru yang tidak lulus itu akan mempengaruhi statusnya seperti halnya dalam program sertifikasi atau terkait dengan kepangkatan. Indra mengatakan, masalah hasil UKG sama sekali tidak mempengaruhinya.

 “Yang jelas UKG ini hanya untuk pemetaan dan bagi mereka yang memang tidak lulus akan kita diklatkan lagi sehingga mereka mampu di ujian berikutnya,”tutup Indra Yani.
(alm)

Sumber:http://www.buteekspres.com/berita/detail/3169/nilai-ukg-dibawah-50-guru-akan-dibina/#.VlJuFL8aCKE

Kecukupan Guru Masih Semu

Beban Para Guru di Daerah Tertinggal Sangat Berat

JAKARTA, KOMPAS — Di atas kertas, Indonesia kelebihan guru. Namun, nyatanya terdapat sekolah yang kekurangan guru, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Di tempat itu beban guru sangat berat. Tak jarang mereka mengajar dua hingga enam kelas sekaligus. Distribusi guru masih menjadi masalah kronis.

Namun, secara nasional, Indonesia mengalami kelebihan guru. Untuk jenjang pendidikan dasar, misalnya, kebutuhan guru sebanyak 492.765 orang di 34 provinsi. Namun, berdasarkan laporan mulai dari tingkat sekolah, kabupaten/kota, hingga provinsi di seluruh Indonesia yang masuk dalam data pokok pendidikan, ada kelebihan 143.729 guru. Data itu tanpa membedakan status guru sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau guru tidak tetap (GTT).

Dipilah lagi berdasarkan laporan kabupaten atau kota, tidak termasuk kabupaten dan kota di Sumatera Utara, daerah yang kekurangan guru mencapai 105 kabupaten/kota, sedangkan 371 kabupaten/kota kelebihan guru. Sebagian kelebihan guru disebabkan keberadaan GTT.

Kekurangan guru kronis terutama terjadi di daerah terpencil, tertinggal, dan terdepan. Bahkan, setelah melibatkan GTT sekalipun, tetap masih terjadi kekurangan guru.

Contohnya, SDN Caringin di Kampung Caringin, Desa Nangela, Kecamatan Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dalam keseharian, guru berstatus PNS, Sarino (32), jadi andalan. Sekolah itu sudah ada sejak akhir tahun 2003 dan sejak itu pula selalu kekurangan guru.

Sarino mengajar siswa kelas I hingga VI seorang diri di satu ruangan agar semua siswa yang jumlahnya 22 orang terlayani. Dua tahun terakhir, Sarino berhasil mendapatkan Riki Sanjaya (30), yang awalnya bertugas sebagai operator sekolah. Namun, Riki yang dibayar dengan dana bantuan operasional sekolah pun ikut turun tangan mengajar siswa kelas I dan II jika sedang berada di Kampung Caringin.

Beban Sarino jadi sangat berat. Akhir pekan lalu, misalnya, dia mengajar kelas III, IV, V, dan VI sekaligus. Untuk memudahkan, mata pelajaran sengaja disamakan. Akhir pekan lalu, Sarino mengajar matematika kelas III, IV, V, dan VI sekaligus. "Ada beberapa guru yang mencoba mengajar di SDN Caringin, tetapi tidak tahan," kata Sarino.

Menjangkau SDN Caringin yang memiliki tiga ruang kelas itu tidak mudah. Begitu hujan turun, Kamis (19/11) sore, sepeda motor yang dimodifikasi sekalipun tidak bisa lagi untuk mengakses daerah itu. Jalanan desa menuju kampung yang cukup untuk dilalui sepeda motor penuh lumpur dan licin. Sore itu, dari Kantor Desa Nangela, Riki Sanjaya, harus berjalan kaki sekitar 2 jam dengan medan berbukit dan melintasi sungai. "Saya setidaknya 2-3 kali seminggu bolak-balik ke sekolah," ujar Riki.

Kekurangan guru juga terjadi di SDN Sukasari, Kampung Cilampahan, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tegalbuleud. Ada dua ruangan kelas tempat belajar sekitar 80 murid sehari-hari. Ruangan pertama dipakai kelas I dan II yang tidak dipisah, serta kelas IV yang dipisah dengan tripleks berlubang. Di ruangan lain siswa kelas III, V, dan VI belajar bersama.

Guru yang berjumlah empat orang ada yang mengajar dua rombongan kelas. Ade Irma, misalnya, ditemui tengah mengajar murid kelas III dan IV sekaligus di ruangan berbeda. Kepala SDN Sukasari Syamsul Hidayat mengatakan, sebenarnya sekolah kekurangan guru. "Untuk mengangkat guru tidak tetap lagi, kami tidak sanggup membayar," kata Syamsul.

Lima sekolah yang dikunjungi di tiga kecamatan di Pandeglang, Banten, yakni Kecamatan Cibaliung, Cimanggu, dan Cibitung, kekurangan guru. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar, sekolah dan pemerintah daerah setempat memilih mengangkat guru honor. Ulung Andriani, guru PNS SDN Kutakarang 03, mengaku terbantu oleh keberadaan guru honor. Jika tak ada sukwan, ia harus mengajar di tiga kelas.

Pesawaran, Lampung, pun termasuk kabupaten yang surplus guru, kelebihan 559 guru. Namun, di SDN Kota Dolom, tak jarang guru mengajar rangkap. Irmawati Syah (30), guru SD Negeri 2 Kota Dalom, salah satu sekolah terpencil di Kabupaten Pesawaran, misalnya. Irma yang biasa mengajar Agama Islam harus memberikan materi Bahasa Inggris. Itu karena di sekolahnya belum ada guru khusus bahasa Inggris. Tak jarang, ia juga harus merangkap sebagai guru kelas.

Tak hanya itu, Irma juga harus menempuh jarak sekitar 10 kilometer dari rumahnya di Desa Mergodadi, Kabupaten Pringsewu. Perjalanan dari rumahnya hanya bisa ditempuh dengan sepeda motor. "Saya diantar suami setiap pagi. Kami harus melewati dua bukit untuk sampai ke sekolah," ujarnya.

Di perbatasan pun situasi serupa terjadi. Wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan Barat masih kekurangan guru. Halijah, Kepala SDN 03 Desa Sontas, Entikong, Sabtu (21/11), menuturkan, di SDN Sontas hanya ada tujuh guru tetap. Padahal, di SDN tersebut ada sembilan kelas karena ada satu kelas dibagi menjadi dua ruangan. "Wali kelas ada yang merangkap jadi guru bidang studi dan mengajar beberapa kelas," ujar Halijah. Kondisi kekurangan guru itu terjadi sejak 2006.

Kondisi belajar yang tidak ideal itu membuat banyak siswa tinggal kelas. Tahun lalu siswa kelas empat yang tinggal kelas mencapai sembilan orang. Siswa kelas empat itu bahkan ada yang belum bisa membaca.

Guru Menumpuk di Kota

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengatakan, dibutuhkan pengangkatan guru untuk mengatasi kekurangan guru, khususnya di jenjang SD. Namun, sejauh ini pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan terkait pengangkatan guru. Banyak guru yang mengajar di dua kelas atau dibantu guru honorer. "Dengan adanya guru honorer itu, seolah jumlah guru cukup atau bahkan dikatakan berlebihan. Pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan guru," kata Sulistiyo.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sumarna Surapranata mengatakan, soal distribusi memang menjadi masalah yang harus dibenahi. "Saat ini dalam masa transisi nanti untuk berlakunya kewenangan pemerintah pusat dalam memindahkan guru antarprovinsi yang dimulai pada 2017," kata Sumarna.

Untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, kata Sumarna, pemerintah memiliki skema ada insentif khusus atau tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di daerah itu. "Seharusnya dengan adanya skema ini, pemerintah daerah tidak sulit untuk memindahkan guru dari kota/kabupaten atau sekolah yang berlebih ke sekolah yang membutuhkan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar," kata Sumarna. Insentif khusus tersebut adalah pemberian tunjangan khusus sebesar satu kali gaji pokok. Guru di daerah tersebut juga dikecualikan dalam memenuhi ketentuan mengajar 24 jam per minggu.

Koordinator Guru Garis Depan Kemdikbud Akhiruddin yang juga Ketua Yayasan Masyarakat Sarjana Mendidik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar mengatakan, insentif tidak selalu jadi jaminan. Di daerah ini perlu guru berkualitas dan tangguh.

(ELN/INE/LUK/DNE/VIO/

ESA/KOR/ENG/AIN/DRI)

Sumber : Kompas,  23 November 2015 melalui http://print.kompas.com/baca/2015/11/23/Kecukupan-Guru-Masih-Semu

Foto : Endun dan Ade Irma, guru SDN Sukasari, Kecamatan Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menuju ke sekolah dengan motor bebek yang dimodifikasi serupa motor trail, Kamis (19/11). (Print.kompas.com)

Berikan Pendidikan yang Benar

Baca Tulis Dikenalkan Terlalu Dini

JAKARTA, KOMPAS — Pada jenjang pendidikan anak usia dini, yaitu 0-6 tahun, tidak semestinya ada pembelajaran membaca dan berhitung. Anak sebaiknya hanya dikenalkan pada prakeaksaraan, seperti keterampilan berbahasa. Itu pun proses pembelajarannya harus lewat permainan.

Hal itu mengemuka dalam diskusi pendidikan "Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Holistik dan Terintegrasi: Prospek dan Tantangan" yang diselenggarakan Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP), Rabu (18/11) di Jakarta.

Dalam studi ACDP disebutkan, ada kesalahpahaman umum orangtua, yakni menganggap kualitas PAUD diukur dari hasil membaca dan berhitung anak. Kondisi ini membahayakan perkembangan anak. Pasalnya, PAUD sejatinya untuk merangsang, bermain, dan mempersiapkan keterampilan awal membaca dan berhitung anak.

"Bukti penelitian menyebutkan, pendidikan prasekolah memiliki dampak signifikan pada nilai tes anak ketika mereka menginjak usia 11, 14, dan 16 tahun," sebut laporan ACDP.

Direktur Pembinaan PAUD Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ella Yulaelawati menekankan pentingnya pendekatan dan pelatihan bagi orangtua agar dipahami bahwa PAUD belum saatnya mengajarkan membaca dan berhitung.

Tedjawati dari Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan menambahkan, di daerah banyak orangtua yang menuntut anaknya bisa membaca dan berhitung. Ini bisa dijembatani dengan komunikasi antara guru dan orangtua.

Hal ini dibenarkan Aries Susanti dari PAUD Masjid Istiqlal. Orangtua kerap kali menuntut anaknya agar bisa membaca dan berhitung, padahal sesungguhnya lebih penting memberikan pendidikan yang benar. Untuk itu, pihaknya sering berdiskusi dengan orangtua murid melalui forum orangtua murid sekaligus menyelenggarakan pelatihan-pelatihan keorangtuaan.

Minat naik

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah anak yang masuk ke kelompok bermain, taman kanak-kanak, dan taman penitipan anak meningkat. Menurut laporan Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2004/2005, hanya 7,2 juta dari 28,2 juta anak usia 0-6 tahun (25,3 persen) yang menerima layanan PAUD. Hanya 2,63 juta anak usia 5-6 tahun (32,26 persen) yang menerima layanan PAUD.

Tahun 2010, jumlah anak usia 5 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD formal ataupun nonformal 57 persen. (LUK)

Sumber : Kompas,  19 November 2015 melalui  print.kompas.com

Akreditasi Sekolah di Bungo Disorot

Hambali : Pihak Sekolah Banyak Tak Paham Akreditasi

MUARA BUNGO - Akreditasi sekolah merupakan hal yang penting sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap lembaga tertentu. Khususnya sekolah, sehingga sekolah tersebut menjadi lembaga yang benar-benar resmi dan mengikuti aturan pemerintah yang berlaku.

 Terkait dengan hal itu, akreditasi sekolah khususnya di kabupaten Bungo masih menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal itu bukan tidak beralasan, sejumlah sekolah khususnya tingkat SLTP dan SLTA masih banyak yang harus diperhatikan seperti halnya masalah perpanjangan bahkan peningkatan status akreditasi.

 Namun bagaimana jadinya jika pihak sekolah sendiri tidak memahami bagaimana upaya memperpanjang kareditasi dan bahkan untuk meningkatkan status akreditasi tersebut.

 Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) kabupaten Bungo, Hasrizal, melalui Hambali S.Pd, koordinator pengawas sekolah kabupaten Bungo mengatakan, jika kelemahan untuk masalah akreditasi tersebut masih banyaknya pihak sekolah yang kurang memahami.

 “Pihak sekolah masih banyak yang belum paham, bahkan tidak tahu apa itu akreditasi. Oleh karena itu sangat perlu pendampingan dalam upaya perpanjangan atau peningkatan status akreditasi tersebut,”demikian dikatakan Hambali belum lama ini.

 Dirinya meyakini, jika status akreditasi sekolah di kabupaten Bungo menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan. Karena jika tidak dikwatirkan akan berdampak pula pada kwalitas lulusan dan pendidikan di kabupaten Bungo khususnya.

 “Dampaknya jika tidak diurus maka akan meluas, masalah pengakuan pemerintah terhadap lembaga terkait, dan bahkan kepada generasi yang lulus di Sekolah tertentu,”ujarnya.

 Kembali ia mengatakan, jika masalah akreditasi ini bisa tersendat seiring dengan pergantian kepala Sekolah atau pihak Sekolah sehingga masalah ini seakan diabaikan.

 “Karena pergantian kepala sekolah, bisa jadi itu menjadi alasan lain melambatkan proses atau bahkan terlewatkan oleh masalah lainnya,”katanya lagi.

 Ketika ditanya berapa jumlah sekolah yang status akreditasi nya kadalurarsa? Hambali tidak memberikan informasi secara jelas. Namun pihaknya menginginkan kepala sekolah atau pihak sekolah mendapatkan pendampingan untuk menyelesaikan segala syarat terkait akreditasi itu.

 “Untuk jumlahnya tidak penting kita sebut, yang jelas kita ingin bagaimana pihak sekolah perduli akan hal ini, jika tidak mengerti bisa konsultasi dan mendapat pendampingan,”pungkasnya.

(alm)

Sumber :buteekspres.com 
Foto : PERTEMUAN : Pertemuan para kepala sekolah tingkat SLTP untuk membahas akreditasi setiap sekolah ( foto : buteekspres.com )

STAI MoU Dengan Yayasan Damandiri Jakarta

MUARA BUNGO – Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yasni Muara Bungo belum lama ini, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Yayasan Damandiri Jakarta.

 MoU ini dilakukan dibidang Pembentukan Pos Daya atau Pos pemberdayaan keluarga yang diterapkan saat pelaksanaan kuliah kerja nyata (Kukerta) nantinya.

 Ketua STAI Yasni Muara Bungo, M. Solihin Sabtu (31/10) kemarin membenarkan hal ini. Dikatakanya, kerjasama STAI Yasni Bungo dengan Yayasan Damandiri tersebut ditandatangani langsung oleh Prof. Dr. Haryono Suyono selaku Ketua Yayasan Damandiri.

 “STAI menjalin kerja sama dengan Yayasan Damandiri dibidang pemberdayaan keluarga yang nantinya kita terapkan saat pelaksanaan tridarma perguruan tinggi saat momen Kukerta,” ungkap M. Solihin kemarin.

 Ketua STAI Yasni ini kembali mengatakan jika dengan adanya kerjasama tersebut nantinya dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi STAI Yasni Muara Bungo, baik dari segi pengetahuan maupun dari segi pendanaan.

 Kandidat doktor dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini juga mengatakan, setelah sukses menerapkan program Posdaya tersebut pihaknya akan membuat lembaga pembinaan dan pelatian untuk masyarakat berkaitan dengan Posdaya tersebut.

 “Setelah sukses melaksanakan kegiatan Posdaya, kami berencana akan membuat lembaga pembinaan dan pelatihan bagi masyarakat di STAI Yasni Muara Bungo, bekerja sama dengan pihak perbankan,” tutur Ketua STAI.

 Dengan telah ditandatanganinya MoU tersebut handaknya dapat menjadi penguatan bagi STAI Yasni Muara Bungo didalam pengaplikasian tri darma perguruan tinggi, terutama dibidang penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat.

(alm)

Sumber : http://www.buteekspres.com/berita/detail/2838/stai-mou-dengan-yayasan-damandiri-jakarta/#.VjaPcGYxdoM

Foto : KAMPUS : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muara Bungo terus meningkatkan pembanguan kampus respresentatif ( buteekspres.com )

Ini Agenda Mendikbud Ke Jambi Hari Ini

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pejabat Gubernur Jambi mengatakan, kedatangan Anies Baswedan ke Jambi berkaitan dengan agenda kerja untuk pendidikan di provinsi yang terkena paparan kabut asap.

"Agenda kunjungan pak Mentri Pendidikan dan kebudayaan ini Berkaitan dengan langkah efektif untuk melindungi dampak asap untuk aktifitas pendidikan di Jambi," kata Irman.

Lebih lanjut, Irman mengatakan di Jambi pak Mentri akan melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah untuk melihat langsung aktivitas belajar di Jambi yang terkendala akibat paparan kabut asap yang selama ini selalu dalam kategori berbahaya bagi kesehatan para peserta didik.

Nantinya akan ada regulasi agar aktivitas belajar mengajar bisa tetap dijalankan, disamping dispensasi yang sudah disepakati oleh Mentri Pendidikan untuk Jambi terkait jam belajar yang sering terganggu karna cuaca yang memburuk akibat kabut asap.

"Pak Mentri akan meninjau tempat belajar, di samping bagaimana sekolah bisa menjadi tempat belajar dan menetralisir pencemaran udara yang berbahaya," katanya.

Sumber : http://jambi.tribunnews.com/2015/10/27/ini-agenda-mendikbud-ke-jambi-hari-ini