JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah partai politik mulai menyelesaikan seleksi calon kepala daerah yang akan diusung dalam pemilihan kepala daerah serentak, 9 Desember mendatang. Dalam proses seleksi itu dipastikan tidak ada kandidat yang dimintai uang pendaftaran dan ”uang perahu” atau ”mahar”.
Kepastian itu salah satunya disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain, di Jakarta, Sabtu (6/6). ”Tak ada uang pendaftaran, ’uang perahu’, dan semacamnya,” katanya. PKB juga melarang pengurus di daerah meminta uang kepada calon kepala daerah yang ikut seleksi.
Partai Amanat Nasional (PAN) juga melarang pengurus meminta ”uang perahu”. Bahkan, PAN akan menggugurkan calon kepala daerah yang terbukti memberikan ”mahar” atau melakukan politik uang.
Menurut Viva Yoga Mauladi dari Tim Pilkada Pusat PAN, larangan pengurus partai meminta uang pendaftaran dan ”uang perahu” adalah kesepakatan dalam Rapat Kerja Nasional I di Jakarta, Mei lalu. PAN mendahulukan integritas dan keterbukaan dalam melakukan seleksi calon kepala daerah, selain juga lebih mengutamakan kader yang memiliki visi, kompetensi, dan integritas pribadi untuk dicalonkan.
PAN sudah melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada semua calon kepala daerah. ”Kini tinggal tahap finalisasi,” kata Viva. Dari 269 daerah yang melaksanakan pilkada, PAN mengusung kader sendiri di 79 daerah.
Koordinator Wilayah Sumatera Utara Partai Nasdem Elman Saragih menegaskan, tanpa mengenakan ”mahar” untuk partai diyakini pemimpin berkualitas dan bebas korupsi bisa muncul. Calon tak perlu dibebani ”mahar” sehingga bisa menekan kecenderungannya korupsi untuk mengembalikan biaya politik. ”Jika mau ada pemimpin berkualitas, pastikan jangan ada ’mahar’ politik yang akan memicu korupsi saat menjabat kelak,” ujarnya.
Akan dipecat
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, kader partainya yang meminta ”mahar” pada calon peserta pilkada yang maju lewat partai itu akan dipecat. ”Tanpa ’mahar’ politik bisa muncul orang terbaik. Kita berusaha membangun kepercayaan masyarakat kepada partai. Partai harus dibenahi. Kalau saya tidak bisa membangun karakter bangsa secara nasional setidaknya bisa dimulai dari Partai Nasdem,” ujarnya.
Menurut Surya, Partai Nasdem menargetkan 100 posisi dari 269 daerah yang akan menggelar pilkada serentak. Rekam jejak calon akan menentukan siapa pun yang diajukan Nasdem.
Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta mengatakan, di setiap daerah terdapat lembaga advokasi Partai Gerindra. Lembaga ini akan memandu dan mengawasi untuk memastikan pengurus di daerah tak melakukan praktik politik yang melanggar hukum, termasuk meminta ”mahar” dari calon kepala daerah. Gerindra juga sudah menyelesaikan seleksi calon kepala daerah yang akan diusung pada pilkada serentak.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa menuturkan, untuk menyeleksi calon kepala daerah, partainya menyewa lembaga survei. Biaya untuk lembaga itu ditanggung oleh pengurus partai, baik tingkat provinsi atau kabupaten/kota. ”Yang disurvei adalah elektabilitas, integritas, kapabilitas, dan kompetensi calon. Hasilnya akan dijadikan pertimbangan untuk menyeleksi calon,” ujarnya.
Sebaliknya, di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), kata Wakil Sekjen Ahmad Basarah, biaya survei ditanggung secara gotong royong oleh calon kepala daerah dan pengurus partai. Calon yang terpilih mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh calon yang tidak jadi diajukan PDI-P.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, dana gotong royong itu bukan hal yang haram.
Sementara itu, kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, Papua, Sabtu, terbakar. Semua dokumen penting di gedung itu terbakar habis. (FLO/UTI/AGE/ONG/NTA)
Sumber : Kompas, 7 Juni 2015 melalui print.kompas.com
