PAD Minim, Wabup Bungo Berang

foto:dinamikawarta.com

MUARABUNGO – Pemkab Bungo, Selasa (20/5) kemarin menggelar rapat evaluasi realisasi penerimaaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga April dari SKPD  dilingkup Pemkab Bungo. Dari rapat diketahui, banyaknya potensi PAD di Kabupaten Bungo belum terealisasi optimal. Hingga akhir April kemarin, dari target yang ditentukan baru terealisasi rata-rata dibawah 20 persen. Namun ada beberapa instansi yang mencapai 30-35 persen. Namun ada juga yang masih di bawah 5 persen. Kondisi ini membuat Wakil Bupati H Mashuri berang.

“Sampai akhir bulan April, masih sangat jauh dari harapan.masih jauh dari optimal,” urai Wabup dengan nada kecewa.

Terkait ini, Wabup menekankan, jika Dinas Pendapatan Daerah yang beberapa waktu yang lalu dipecah menjadi dua instansi, tidak juga mampu meningkatkan PAD, maka lebih baik dikembalikan seperti semula.

“Kalau dinas yang kemaren dipecah tidak ada peningkatan PAD, lebih baik gabungkan saja kembali,” ucapnya dengan tegas.

Tidak hanya itu, ia juga menyorot penerimaan dari pajak rumah makan atau restoran dan hotel. Menurutnya pendapatan dari sektor pajak ini masih sangat rendah. Padahal ada banyak remah makan restoran dan hotel di Bungo. Ia meminta SKPD terkait, bisa menggenjot penerimaan dari sektor ini.

“Contoh pajak rumah makan dan hotel. Itu belum optimal. Pendapatan kita masih sangat rendah di sektor ini. Padahal saya yakin bisa jauh lebih besar dari yang diterima saat ini,” ucapnya.

Memang bukan hanya kali ini, putra Jujuhan ini mewarning SKPD. Bahkan marah langsung dengan kepala SKPD yang tidak mampu menjalankan tugasnya dengan optimal. Ketegasan dan keberanian Wakil Bupati Bungo ini mengingatkan pada sosok Wakil Gubernur Jakarta  Ir Basuki Tjahaja Purnama, (Ahok).

Terakhir, ia menekankan kepada kepala dinas yang ada, hendaklah memang benar-benar bersungguh-sungguh dan harus punya terobosan serta keberanian, dalam memimpin serta menggerakkan instansi yang dipimpin.

Reporter : Ahmad Ramadhan (dinamikawarta.com)

Sumber: http://dinamikawarta.com/berita-1170-pad-minim-wabup-bungo-berang-.html

Toke Sawit dan Karet Enggan Bayar Retribusi

JUMAT, 24 SEPTEMBER 2010
Jambi - SURYA- Para toke sawit dan karet di Kabupaten Bungo, Jambi, dilaporkan enggan membayar retribusi sehingga mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) dari dua produk komoditi perkebunan tersebut.
“Mereka (para toke) sering tidak mau membayar dan sering kabur saat melewati pos retribusi,” kata petugas pos retribusi di PT Jambi Waras Riko, Jumat.
Berdasarkan pantauan di sejumlah pos Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo yang ditempatkan di beberapa perusahaan, banyak kendaraan yang melintas di pos yang membawa dan menjual karet dan sawit tidak membayar retribusi.
Hal senada diangkapkan penjaga pos retribusi Dishutbun PT Bina Mitra Makmur (BMM) Babeko yang bergerak di bidang sawit. Dikatakan, setiap truk yang datang membawa sawit dikenakan biaya retribusi sebesar Rp5.000/ton.
“Namun sebagian besar truk yang membawa sawit dari wilayah Bungo melewati pos tersebut sering tidak mau membayar retribusi,” ujar petugas yang tidak mau disebut namanya.
Petugas tersebut mengaku telah berupaya membantu Pemkab Bungo mencari pemasukan. Berdasarkan peraturan, untuk karet ditarik retribusi sebesar Rp10 ribu/ton dan sawit Rp5.000/ton.

Aturan ini berlaku bagi karet yang berasal dari Bungo, sementara yang datang dari daerah lain, pada dasarnya petugas tidak punya hak menarik retribusi karena para pengusaha rata-rata telah membayar retribusi pada pos keluar dari daerah masing-masing.
“Untuk karet yang datang dari luar, rata-rata kita mendapat setoran sebesar Rp2.000 permobil. Ini hanya suka rela karena tidak ada kewajiban,” katanya.
Kepala Dishutbun Khairul Saleh mengatakan, penarikan retribusi pada PT Jambi Waras, selama ini paling banyak diterima sebesar Rp15 juta perbulan. Angka ini dinilai masih sangat minim, karena produksi perusahaan tersebut diperkirakan ratusan ton.
“Kita menduga ada kebocoran atau tidak tertariknya retribusi sebesar 30-40 persen,” katanya.
Humas PT Jambi Waras Erikson Tambunan mengatakan, pihaknya siap membantu Pemkab untuk menarik retribusi ini. Kalau petugas retribusi selama ini banyak mendapat ancaman, pihaknya siap bekerja sama dengan cara mendirikan pos di dalam perusahaan.
“Dari dulu kami menyatakan sanggup membayar sesuai surat edaran Bupati. Kami siap mendirikan pos di dalam perusahaan, yang diawasi oleh petugas Dishutbun,” katanya.
PT Jambi Waras selama ini banyak mendapat pasokan karet dari Tebo dan Sumbar. Dari total produksi, Tebo mencapai 50 persen, Sumbar 25 persen dan sisanya dari Bungo.
Jika produksi dari Bungo bisa ditarik retribusi secara maksimal (keseluruhan), Pemkab Bungo akan menerima kurang lebih Rp20 juta setiap bulan. antnews

Sumber: http://www.surya.co.id

Pajak BBN 1 Kendaraan Tebo Masuk ke Bungo

Rabu, 21 Juli 2010
MUARATEBO – Sejak beberapa tahun lalu, pendapatan pajak kendaraan di kabupaten Tebo berhasil mencapai over target. Namun satu pendapatan pajak dari kendaraan yakin pajak balik nama 1 (BBN 1) yang masih masuk ke kabupaten Bungo yang merupakan induk Tebo sebelum pemekaran pada tahun 1999 lalu.

Menurut Kepala Samsat Tebo, Ismed, Jika BBN 1 masuk ke Tebo, maka pendapatan pajak kendaraan Tebo akan meningkat Rp 5 Miliar per tahun. Selama ini kendala utama adalah kurangnya fasilitas di Samsat Tebo. Sehingga semua dialihkan ke Samsat Bungo.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat pajak BBN 1 akan mulai di kelola oleh kita karena kita telah memiliki fasilitas yang menunjang untuk mengelola pendapatan dari sektor BBN 1," ujar Ismed, Selasa (20/7).

Untuk persiapan tersebut, lanjut Ismed, dalam waktu dekat Polda Jambi akan turun ke Samsat Tebo. Jika kondisi gedung baru memungkinkan untuk di tempati maka Samsat akan pindah kantor baru.

Ismeda menegaskan, jika pertengahan 2010 Samsat Tebo mengelola BNN 1, dirinya berani targetkan pendapatan naik Rp 2 hingga Rp 3 Miliar. Karena pembelian kendaraan baru di kabupaten Tebo sangat tinggi.

Ditambahkan Ismed, untuk target pendapatan pajak 2010, Samsat Tebo mematok angka Rp 7,269 Miliar, meningkat dari target tahun lalu yang hanya Rp 5,8 Miliar. Bahkan, hingga Juni 2010, pendapatan dari sektor pajak kendaraan telah mencapai Rp 4,6 Miliar atau mencapai 63 persen dari target.

"Kalau melihat dari pendapatan pajak hingga bulan Juni, target akan tercapai bahkan bisa over target," tuturnya. (infojambi.com/SUK)

Sumber: www.infojambi.com

Pendapatan Kabupaten Bungo Hilang Rp 20 Miliar

Kamis, 07 Mei 2009 | TEMPO Interaktif,
Jambi:Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo, Jambi berkurang hingga Rp 20 miliar per tahun. Ini antara lain disebabkan jumlah perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di sana menyusut dari 18 menjadi 6 perusahaan.

Bupati Bungo Zulfikar Ahmad mengatakan sejumlah perusahaan tambang batu bara tak beroperasi lantaran dana yang cekak. Perusahan tidak bisa beroperasi lantaran tak melakukan normalisasi lahan bekas galian tambang. Ada pula yang terlibat kisruh di manajemen perusahaan bersangkutan.

Padahal, potensi batu bara yang terkandung di dalam perut bumi Kabupaten Bungo diperkirakan mencapai 200 juta metrik ton lebih, atau bisa dikelolah selama waktu lebih dari 100 tahun. Kandungan kalori batu bara yang ada di Kabupaten Bungo, rata-rata mencapai 4.500 - 7.200 kalori.

Berhentinya tambang batu bara di daerah ini, membuat sedikitnya 10 ribu warga setempat kehilangan mata pekerjaan. Selama ini sebagian besar pendapatan daerah berasal dari sektor batu bara dan perkebunan. SYAIPUL BAKHORI

Sumber:http://www.tempointeraktif.com