Panwas Ingatkan Tim Jangan Saling Tuding

MUARA BUNGO – Pemilihan kepala daerah serentak yang dilaksanakan 9 desember nanti tinggal sekitar satu tetengah bulan lagi. Saling serang antar pendukungan pasangan calon bergelinding liar hingga, mulai dari lapangan hingga ke media sosial.

Kondisi ini mendapat perhatian serius dari pihak Panitia Pengawas Kabupaten (panwaskab) Bungo. Menurut Panwas, saling serang antar pendukung pasangan calon bupati Bungo saat ini sudah sangat keterlaluan.

Dengan suhu politik yang terus meninggi, Panwas menghimbau kepada pendukung kedua pasangan calon unutk menahan diri. “Sebagai pendukung, sangat penting bagi kita untuk menjaga nama baik calon jagoan kita. Jangan saling tuding dan fitnah,” ujar anggota Panwas Bungo, M. Thamrin, Kamis (22/10).

Siapapun itu lanjut Thamrin, janganlan sampai menjadi dalang dari semua permasalah dalam pilkada. “Jangan kita cari-cari kesalahan paslon yang tidak ada bukti sama sekali,” ingat Thamrin lagi.

Saat ini katanya, banyak laporan pelanggaran yang masuk ke Panwas Bungo. Hanya saja satupun tidak ada laporan yang disertai dengan bukti kuat. “Jadi tidak bisa diproses. Silahkan lapor, tapi lampirkan buktinya,” ucapnya.

(cr5)

Sumber : http://www.buteekspres.com/berita/detail/2705/panwas-ingatkan-tim-jangan-saling-tuding/

Panwas Akui Kekurangan SDM

MUARA BUNGO - Sebanyak 51 anggota panitia pengawas pemilu kecamatan (Panwaslucam) Kabupaten Bungo, jum’at (12/6) kemarin resmi dilantik oleh ketua panwaslu kabupaten Bungo, M. Thamrin.

Acara pelantikan dilaksanakan di aula hotel swarna bumi. Usai dilantik, ketua panwaslu Bungo meminta kepada seluruh jajarannya khususnya yang baru dilantik untuk langsung bekerja menyongsong pemilukada Bungo yang akan dilaksanakan bulan desember nanti.

Setelah dilantik, M. Thamrin berharap agar seluruh anggota panwascam bisa bekerja secara tulus dan ikhlas mengabdikan diri untuk masyarakat, bangsa dan negara.

“Kami berpesan agar dalam menjalankan tugas tetap berpegang teguh dengan sumpah janji sewaktu pelantikan. Selalu berkomitmen melaksanakan tugas sesuai perundangan yang berlaku,” ujar M. Thamrin.

Thamrin mengakui, fungsi kepengawasan terhadap kinerja panwascam cukup terbatas, karena jumlah personel setiap kecamatan hanya berjumlah 3 orang.

“Jumlah tiga orang untuk tiap kecamatan memang masih sagat kurang. Tapi kita akan tetap menjalankan amanah ini dengan sungguh-sunggu karena kita juga diawasi oleh masyarakat,” tuturnya lagi.

Thamrin juga mewanti-wanti kepada para anggota panwascam untuk tidak mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati maupun pasangan gubernur dan wakil gubernur yang akan mengikuti pemilihan serentak bulan desember nanti.

“Cukuplah hak pilih itu kalian sendiri yang tahu. Sesuai perundangan yang berlaku kita sebagai pengawas dilarang memberikan dukungan. Netralitas kita harus benar-benar terjaga dalam menjalankan tugas dan kewajiban,” tandasnya.

(cr5)

Sumber : http://www.jambiupdate.com/artikel-mobil-bus-family-raya-nyungsep-ke-jurang-di-rantau-panjang.html

Foto : buteekspres.com

Rekrutmen Anggota Panwaslu Versi Kabupaten Dibatalkan

Minggu, 11 April 2010
MUARATEBO – Tahapan perekrutan anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang dilakukan KPU Kabupaten Tebo dibatalkan dan diambil alih oleh Panwaslu Provinsi.

Pembatalan itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, menguatkan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyeleksi dan menetapkan panitia pengawas pemilu.

Menurut Ketua Pokja Perekrutan Pendaftaran Panwaslu KPU Kabupaten Tebo, Subirman, mengatakan, semua tahapan seleksi yang pernah di laksanakan KPU Kabupaten Tebo secara tidak langsung batal dan kembali mengacu kepada anggota Panwaslu yang lama.

”Semua berkas dan tahapan yang telah kami lakukan diserahkan ke Panwaslu Provinsi, baik berkas yang telah dites atau pun yang tidak lolos tes,” terang Subirman kepada InfoJambi.com, Minggu (11/4).

Ditambahkan Subirman, dengan diserahkannya proses perekrutan Panwaslu ke Provinsi, maka semua tergantung dari Panwaslu Provinsi. (infojambi.com/SUK)

Sumber : www.infojambi.com