PNS Boleh Hadiri Kampanye Calon

Ridwan: Tapi Hanya Sebatas Mendengarkan

MUARA BUNGO - Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diperbolehkan terlibat langsung dalam politik praktis seperti yang tertuang dalam peraturan dan dilanjutkan dengan surat edaran, baik bupati maupun gubernur.

Namun, PNS ataupun pegawai lainnya diperbolehkan utnuk menghadiri acara kampanye calon. Tapi hanya sebatas mendengar dan menyimak visi dan misi yang disampaikan oleh para calon atau kandidat.
“Kalau hanya mendengar dan menyimak apa-apa yang disampaikan pasangan calon silahkan. Tetapi yang berperan penuh disitu (acara kampanye, red) sehingga menguntungkan dan merugikan salah satu calon, itu yang dilarang,” kata Sekda Bungo, H. Ridwan Is, kemarin.

Sebab kata Ridwan, di acara kampanye itu pasangan kandidat menyampaikan dan menjelaskan visi dan misi yang dilakukan untuk perkembangan dan kemajuan kabupaten Bungo kedepannya.

“Disitu perlu diketahui juga apa-apa saja yang disampaikan oleh seseorang calon. Seperti  visi dan misi mereka. Kalau menyaksikan dan menyimak sah-sah saja,” tandasnya.
(tan)
 

Sumber: http://www.buteekspres.com/berita/detail/2600/pns-boleh-hadiri-kampanye-calon/#.Vh7dlisaDD0

 

 

Pentingnya Administrasi, Sekda Bungo Minta PNS Paham Soal Surat

JAMBIUPDATE.COM, MUARABUNGO – Pentingnya urusan administrasi dalam birokrasi kepemerintahan, membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo, menekankan semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah setempat, paham soal surat, terutama soal kebijakan hingga keuangan.

Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bungo, Ridwan Is. Disebutkannya, mengerti tentang administrasi itu merupakan salah satu bukti formalitas yang harus diketahui, baik bentuk surat menyurat yang memiliki aturan, maupun dari segi bentuk hingga isinya.

“Jangan sampai kepala SKPD atau jajarannya tidak mengetahui itu. Sebab surat edaran, surat penegasan dan lainnya tentu berbeda isinya,”kata Sekda Ridwan Is.

Disampaikannya, hendaknya seluruh kepala SKPD hingga pegawai biasa meneliti dengan seksama isi dari surat yang akan ditandatangani. Apalagi yang berkaitan dengan dana, pasalnya hal tersebut merupakan pekerjaan yang sangat sensitif.

“Jangan sampai ketika ada pemeriksaan tidak tahu apa yang ditandatangani, dengan alasan mereka hanya menandatangani saja,” tegasnya.

Oleh sebab itu, dirinya mengingatkan kepada seluruh kepala SKPD dan Jajaran pegawai Pemkab Bungo agar memahami administrasi agar dalam surat menyurat tidak terjadi kesalahan.(hnd)

Sumber : http://jambiupdate.com/artikel-pentingnya-administrasi-sekda-bungo-minta-pns-paham-soal-surat-.html

H.Ridwan Is. Dilantik Jadi Sekda Bungo.

Sekda Bungo, Drs.H.Ridwan Is.,MM 

MUARA BUNGO - INFO BUNGO. Bupati Bungo Senin, 30 Juli 2012 melantik Drs.H.Ridwan Is.,MM sebagai Sekda Bungo yang baru menggantikan H.Khaidir Saleh,SH yang sejak 30 Juni 2012 yang lalu tidak menjabat lagi. (Dan sejak tanggal 1 Juli 2012 jabatan Sekda Bungo dijabat oleh  S.Budi Hatono,SH, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda, sebagai pelaksana tugas)

Drs.Ridwan Is,MM sebelumnya adalah Inspektur Kabupaten Bungo.Pelantikan Sekda baru  tersebut berlangsung di ruang pola Kantor Bupati Bungo yang dipimpin langsung oleh Bupati Bungo H.Sudirman Zaini,SH.,MH.

Selain itu dalam kesempatan tersebut juga dilantik pejabat  eselon II  sebagai berikut :

1. M.Yusup,SH sebagai Kepala BKD dan Diklat (sebelumnya Kepala Dinas Sosnakertrans)
2. H.Bachtiar,SE.M.Si sebagai Inspektur Kabupaten Bungo (sebelumnya Kepala BKD dan Diklat)
3. Drs.H.M.Tomy Usman.M.Si sebagai Kepala Dinas Sosnakertras (sebelumnya Kepala Bappeda)
4. Dedi Irawan,SE.,MM sebagai Kepala Bappeda (sebelumnya Sekretaris Bappeda) 

Hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Bupati Bungo H.Mashuri,SP.ME, Unsur Muspida, Kepala BKD Provinsi Jambi, Kepala SKPD dan staf Pemda Kabupaten Bungo (*)