PNS Boleh Hadiri Kampanye Calon

Ridwan: Tapi Hanya Sebatas Mendengarkan

MUARA BUNGO - Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diperbolehkan terlibat langsung dalam politik praktis seperti yang tertuang dalam peraturan dan dilanjutkan dengan surat edaran, baik bupati maupun gubernur.

Namun, PNS ataupun pegawai lainnya diperbolehkan utnuk menghadiri acara kampanye calon. Tapi hanya sebatas mendengar dan menyimak visi dan misi yang disampaikan oleh para calon atau kandidat.
“Kalau hanya mendengar dan menyimak apa-apa yang disampaikan pasangan calon silahkan. Tetapi yang berperan penuh disitu (acara kampanye, red) sehingga menguntungkan dan merugikan salah satu calon, itu yang dilarang,” kata Sekda Bungo, H. Ridwan Is, kemarin.

Sebab kata Ridwan, di acara kampanye itu pasangan kandidat menyampaikan dan menjelaskan visi dan misi yang dilakukan untuk perkembangan dan kemajuan kabupaten Bungo kedepannya.

“Disitu perlu diketahui juga apa-apa saja yang disampaikan oleh seseorang calon. Seperti  visi dan misi mereka. Kalau menyaksikan dan menyimak sah-sah saja,” tandasnya.
(tan)
 

Sumber: http://www.buteekspres.com/berita/detail/2600/pns-boleh-hadiri-kampanye-calon/#.Vh7dlisaDD0

 

 

PILKADA SERENTAK: Mendagri Bentuk Tim Pemantau Khusus

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan membentuk tim khusus bersama Badan Pengawas Pemilu untuk mengawal pemilihan kepala daerah serentak di daerah. Tim bertujuan memantau persiapan penyelenggaraan pilkada dan menindaklanjuti indeks kerawanan selama pemilu.

"Pada tahap awal, pemetaan secara komprehensif sudah ada. Data yang ada di Bawaslu dan data dari kami akan di-crosscheck dengan data kepolisian. Nanti daerah yang masuk kategori paling rawan akan kami datangi," ujar Tjahjo seusai melakukan pertemuan tertutup dengan Bawaslu membahas potensi kerawanan pada pilkada serentak, Jumat (2/10), di Gedung Bawaslu, Jakarta.

Menurut Tjahjo, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bawaslu dan kepolisian terkait pengawasan pilkada. Ia berencana membuat tiga tim yang akan diterjunkan ke daerah, terutama di tempat yang dinilai paling rawan.

Tjahjo menilai, salah satu tahapan pilkada yang paling rawan adalah penghitungan suara sebab kotak suara bermalam di kecamatan. Untuk itu, penjagaan akan diperketat untuk menghindari kecurangan.

Indeks kerawanan
Dalam kajiannya, Bawaslu merumuskan lima aspek penting yang menyumbang peran dalam indeks kerawanan pilkada (IKP), yaitu profesionalitas penyelenggara, politik uang, akses pengawasan, partisipasi masyarakat, dan keamanan daerah.

Dari hasil kajian Bawaslu, daerah yang paling rawan di antaranya Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Maluku.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Bawaslu merekomendasikan agar pemerintah membantu mencarikan jalan keluar terkait dengan persoalan anggaran pengawasan yang masih terhambat di beberapa daerah.

Selain itu, Polri juga diharapkan mengoptimalkan pengamanan di daerah yang berpotensi konflik. TNI pun diminta turut membantu mendistribusikan logistik di daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau.

Pada pertengahan November mendatang, Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan kepolisian akan duduk bersama untuk menyamakan standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan pilkada.

"Kami berharap pilkada dapat berjalan lancar," kata Tjahjo Kumolo.

Harapan serupa diungkapkan Ketua Bawaslu Muhammad. Ia menyambut baik rencana Kementerian Dalam Negeri untuk turun bersama mengawal pilkada, baik dari segi penyelenggaraannya, terutama hal-hal yang terkait dengan pemerintah daerah, maupun pengawasan. (B06)

Sumber : http://print.kompas.com/baca/2015/10/03/Mendagri-Bentuk-Tim-Pemantau-Khusus

Gubernur Baru, Tim Sukses Siap-siap Kecewa.

Sunday, 20 June 2010
KOTAJAMBI - Untuk jadi Gubernur dalam pemilihan langsung, sangat meletihkan jiwa dan raga, melibatkan banyak orang, menghabiskan uang dengan jumlah besar serta dukungan kesehatan yang prima. Anehnya, di Indonesia banyak yang berambisi menjadi gubernur. Lihat saja dalam Pemilukada Gubernur Kalteng, Sumbar, Kalsel calonnya lebih dari empat. Tidak terkecuali Pemilu Kada Gubernur Jambi tahun 2010 ini yang diikuti empat pasangan kandidat.

“ Aneh di Indonesia ini, banyak orang yang berambisi menjadi gubernur, padahal gajinya Rp 8,5 juta/ bulan. Perkiraan dana yang dikeluarkan untuk menjadi gubernur itu minimal Rp 40 miliar, bahkan bisa lebih. Bagaimana cara mengembalikannya itu?” jelas Kemendagri, Gamawan fauzi, S.H kepada pers beberapa waktu lalu.

Misalnya saja, para kandidat Gubernur Jambi periode 2010 – 2015, sumbangan dana kampanye yang didaftarkan di KPU Provinsi Jambi jumlahnya cukup banyak. Pasangan ZA – Ami sekitar 1,9 Miliar, Pasangan HBA – Fahrori sekitar Rp 4,5 Miliar, Pasangan MM – Hich sekitar Rp 3 Miliar dan Pasangan SAS sekitar Rp 975 juta.

Dana yang didaftarkan para kandidat ini merupakan dana sumbangan kampanye dari para donatur. Dana yang sudah terpakai dan tidak didaftarkan jumlahnya melebihi angka tersebur. Sebut saja dana yang telah dikeluarkan selama sosialisasi, biaya untuk mendapatkan partai pengusung, biaya alat-alat peraga, biaya untuk media serta sumbangan-sumbangan kepada masyarakat.

Perkiraan angka yang disinyalir Mendagri itu, untuk tahap sekarang ini, angka minimal, bahkan jumlahnya bisa dua kali lipat atau sekitar Rp 80 hingga Rp 100 Miliar. Apalagi di daerah-daerah yang medannya sulit.

Dengan latar belakang demikian, orang-orang yang menjabat Bupati/ Walikota atau jabatan lain di provinsi memiliki keuntungan tersendiri. Memang melihat dari pengalaman Pemilu Kada Gubernur di Indonesia, para bupati/ walikota paling banyak mengincar kursi gubernur. Ibarat sekolah mereka ingin naik kelas. Kalaupun gagal naik kelas, jabatan bupati tidak hilang.

Beberapa keuntungan para bupati/ walikota yang mencalonkan jadi gubernur dengan memobilisasi para pejabat di daerahnya berkuasa, tenaga mereka dikerahkan serta sumbangan-sumbangan dana sosialisasi. Pekerjaan ini sangat rapi dilakukan, walau para pejabat ini dalam hatinya mengerutu. Kalau tidak ikut membantu, jabatan bisa hilang. Selama sosialisasi mobil-mobil pemerintah dipakai, dengan menukar plat merah menjadi plat hitam, tidak terkecuali dana-dana perjalanan dinas dan modus-modus lainnya.

“ Kami sangat susah, di hati kecil tidak mau terlibat, karena PNS dilarang berpolitik, tapi atasan meminta, harus ngimana lagi,” jelas seorang kabag yang bupatinya ikut mencalon gubernur.

Para pejabat yang ikut membantu sang kandidat, sebagian memang mengambakan diri dengan sekuat tenaga dan pikiran, mereka berharap kelak, kalau sang kandidat menang, jabatan strategis di provinsi sudah menanti. Minimal jabatan lama masih bisa bertahan.

Setiap kandidat memiliki pola yang berbeda dalam membuat jaringan, namun yang pasti setiap kandidat memiliki tim sukses. Dalam pengertian sehari-hari, tim sukses ini orang-orang yang diberdayakan atau membantu sang kandidat mencapai tujuannya. Yang termasuk tim sukses ini, ada namanya tim keluarga, tim relawan, tim penguyuban, tim pemenangan, tim kampanye, tim saksi dan organisasi sayap.

Seorang kandidat gubernur minimal memiliki tim sukses ini sekitar 20 ribu orang, dari tingkat provinsi hingga desa-desa. Peran tim sukses ini sangat besar sekali, mulai dari strategi, memasang gambar, mengerahkan massa, berkampanye dor to dor dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Sekarang setelah kandidat terpilih, para pejabat yang ikut membantu, tim sukses, parpol pengusung, merasa ikut serta memenangkan sang kandidat. Mereka berpesta, rasanya mereka orang-orang yang sangat penting di Provinsi Jambi hari-hari ini.

Dibenak mereka mulai berpikir untuk mendapat hasil. Kalau pejabat ingin dapat promosi jabatan, kalau pengusaha ingin dapat proyek besar, kalau pegangguran ingin dapat PNS, atau bahasa Jambinya ingin dapat lokak.

Tapi belajar dari pengalaman dan cerita para tim sukses dari beberapa Pemilkada Guberbur dan bupati/ walikota yang terdahulu. Ternyata tidak semua tim sukses atau orang-orang yang membantu bisa terakomodir permintaannya. Apalagi untuk tingkat Pemilu Kada Gubernur, ribuan orang terlibat dalam tim sukses ini.

Di seluruh Provinsi Jambi ada sekitar 1200 kelurahan/ desa. Untuk menang sang calon harus memiliki jaringan ke seluruh desa/ kelurahan. Diambil saja angka kasar, setiap desa/kelurahan memiliki 10 tim sukses, maka jumlahnya mencapai 12 ribu orang. Belum lagi, pengurus tim sukses di provinsi, kabupaten/kota, parpol pengusung, organisasi sayap, relawan, jumlahnya bisa mencapai 20 ribuan, bahkan melebihi.

Kalau sebagian dari tim sukses itu berharap dapat proyek, betapa pusingnya untuk mengakomodirnya. Biasanya, proyek-proyek yang dibagi-bagi ini, berupa proyek PL dengan nilainya dibawah Rp 100 juta. Proyek-proyek itu sumber dananya dari APBD provinsi yang tersebar di SKPD-SKPD.

Gubernur baru akan mulai mengelola keuangan tahun anggaran 2011. Seandainya APBD Jambi tahun 2011 sekitar Rp 1,4 triliun. Kalau kita rata-ratakan saja jumlah proyek PL itu 10 persen dari Rp 1,4 triliun, jumlahnya sekitar Rp 150 miliar hingga Rp 200 miliar. Proyek-proyek PL itu dapat memberi pekerjaan kepada 1000 hingga 1500 tim sukses. Sementara tim sukses ini jumlahnya melebihi angka tersebut.

Begitu juga dengan jabatan, di lingkungan Setda Provinsi Jambi setidaknya ada sekitar 200 jabatan eselon dua hingga eselon empat. Para pejabat yang selama ini ikut membantu tentunya berharap dapat eselon. Kalau dulu eselon empat ingin naik menjadi eselon tiga, begitu seterusnya.

Tapi, gubernur baru tidaklah akan mempertaruhkan jabatan itu kepada orang-orang yang tidak mampu, pasalnya kinerja gubernur untuk mencapai janji-janji dan misi serta visi sangat tergantung dari pejabat eselon ini. Kalau salah menempatkan orang, bukan karena kemampuan tapi balas jasa politik. Gubernur terpilih akan jadi bulan-bulanan, karena semua program gagal total.

Jadi…. tidak semua tim sukses bakal bisa diakomodir permintaannya. Maka bersiap-siaplah untuk ikhlas, janganlah sakit hati. Para kandidat tentunya punya hitung-hitungan sendiri, bisa jadi ada rangkingya siapa yang paling banyak bekorban tenaga dan harta itulah yang lebih dahulu di akomodir kepentingannya. (Infojambi.com/Koran PWI/MS)

Sumber: www.infojambi.com

Kampanye Jambi Dimulai

Kamis, 3 Juni 2010
JAMBI, KOMPAS - Empat pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi resmi memulai rangkaian kampanye, terhitung 2-15 Juni 2010. Kampanye digelar di kabupaten/kota di Jambi berbentuk kampanye terbuka, aksi simpatik, pemasangan iklan di media massa maupun di tempat publik, serta debat publik.

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jambi Yasir Arafat, Rabu (2/6), KPUD sudah mendesain bentuk kampanye mengacu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di sana diatur sistem dan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah, termasuk bentuk kampanye yang dibolehkan.

”Yang disetujui tatap muka kader-simpatisan dalam bentuk kampanye terbuka dengan pengerahan massa. Lalu bentuk aksi simpatik, iklan media massa-baliho-spanduk, sampai debat publik,” katanya.

Menyambut kampanye yang dimulai Kamis (3/6), KPUD berharap keempat pasang calon Pilkada Jambi tidak melenceng dari ketentuan. Harapan serupa juga dilontarkan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin.

”Tolong hindari kampanye negatif, yang materinya menghasut, memfitnah, menjelek-jelekkan pasangan lain. Masyarakat pemilih sudah cerdas. Salah satu tolok ukurnya, apakah calon yang dipilih bermain bersih dan elegan,” katanya.

Enam zona

Sesuai dengan jadwal kampanye, panitia pelaksana membagi wilayah kampanye menjadi enam zona, dalam waktu saling terpisah satu sama lain. Pembagian zona dan pemisahan lokasi kampanye untuk mencegah sekan antarkader dan massa pendukung.

”Khususnya dari massa atau kader para partai politik. Ini juga mempertimbangkan koalisi parpol Pilkada Jambi yang cukup banyak dan merata,” katanya.

Zona-zona kampanye itu adalah Zona I meliputi Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Zona II di Kabupaten Sarolangun dan Merangin, Zona III di Kabupaten Bungo dan Tebo, Zona IV meliputi Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi, Zona V di Kota Jambi, serta terakhir Zona VI meliputi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.

Menurut anggota KPUD Provinsi Jambi, Azhar Mulia, tiap kandidat diberi kesempatan 19 kali kampanye. Namun, tidak semua kandidat mendapat kesempatan sama di setiap zona dalam hal pelaksanaannya.

Ia mencontohkan kandidat gubernur dan wakil gubernur nomor urut satu, yakni Zulfikar Achmad-Ami Taher. Pada hari pertama, mereka berkampanye di Zona I (Kerinci dan Sungai Penuh) dan Zona V (Kota Jambi). Sementara kandidat nomor urut dua mendapat kesempatan kampanye di Zona II (Sarolangun dan Merangin) dan di Zona VI (Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur).

”Dua kandidat lain hanya berkampanye di satu zona pada hari pertama,” katanya. Pada hari terakhir kampanye, setiap kandidat hanya mendapatkan kesempatan kampanye di satu zona yang saling terpisah. (ONI)

Sumber: http://cetak.kompas.com

Kampanye Pemilu: Berapa duit yang harus dikeluarkan?

Pemilu Legislatif akan digelar pada tanggal 9 April 2009 mendatang. Saat ini sedang masanya kampanye. Kita tentu ingin masa kampanye ini dan pelaksanaan Pemilu nanti aman dan damai saja. Pada masa kampanye ini masing-masing Caleg bersuara lantang bahwa dialah calon wakil rakyat yang tepat yang akan duduk di lembaga legislatif dan menyuarakan aspirasi kita sebagai pemilih.

Dari pengamatan Info Bungo, di Kabupaten Bungo banyak cara dilakukan oleh para Caleg untuk merebut simpati rakyat agar mau memilihnya pada Pemilu nanti. Mulai dari kampanye langsung kepada masyarakat dengan acara yang dikemas dengan jalan pagi santai. Pada tempat finish jalan santai dilakukan undian door price bagi peserta jalan santai tersebut dengan hadiah yang cukup memikat. Seperti televisi, kulkas, rice cooker, sepeda motor, jam dinding dan masih banyak lagi. Malah ada juga yang menyediakan rumah dan jalan-jalan ke Bali dan ke Luar Negeri.

Selain itu cara lain yang dilakukan para Caleg untuk dikenal masyarakat adalah dengan mengedarkan Kalender Tahun 2009 ke rumah-rumah penduduk, door to door. Dengan tidak lupa menempelkan stiker dengan foto Caleg yang bersangkutan.

Info Bungo - by Masprinet

Banyak lagi cara yang dilakukan para Caleg untuk berebut perhatian rakyat. Yang lebih mencolok adalah pemasangan baliho dengan ukuran yang bervariasi di hampir setiap simpang jalan dalam Kota Muara Bungo. Seperti yang Info Bungo ambil pada Minggu sore 8 Februari 2009 yang lalu di Jalan RM.Thaher menuju lokasi Bandara, tepatnya di simpang empat Perumnas Rimbo Tengah.

Berapa dana yang dikeluarkan oleh para Caleg untuk membiayai kampanyenya itu?

Dari mana dana para Caleg tersebut?

Kalau tidak terpilih jadi anggota legislatif, bagaimana?

Apakah setelah terpilih dan duduk sebagai anggota legislatif nanti lebih mementingkan "cari duit" atau memperjuangkan aspirasi kita sebagai pemilihnya?

(Info Bungo - Masprinet)

Silahkan baca juga :

• Untuk Kita Renungkan
  
• Aneka Info dan Tips
  
• Info Up to Date tentang Kabupaten Bungo
  

Rantau Pandan dan Bathin III Ulu Rawan Politik Uang

Kamis, 26/03/2009 | Infojambi.com

MUARABUNGO – Panwaslu Kabupaten Bungo belum menemukan bukti di lapangan berkaitan maraknya isu politik uang di daerah ini. “Kami mengalami kesulitan memperoleh informasi pelanggaran yang terjadi di lapangan,” kata Muhammad SSos kepada infojambi.com, Rabu (25/3). Terus terang saja, kata Muhammad, pihaknya mengalami kesulitan mencari bukti adanya politik uang. Kata dia, daerah paling rawan politik uang adalah di Kecamatan Bathin III Ulu dan Kecamatan Rantau Pandan. Panwaslu tidak menyebutkan alasan menyatakan rawan praktik politik uang. Pokoknya, kedua kecamatan tersebut menjadi parhatian khusus.(infojambi.com/09) Sumber:http://infojambi.com

PKS Ingin Dewan Tak Korup

Kamis, 26/03/2009 | Info Jambi

MUARABUNGO - Jurkam (juru kampaye) PKS dalam orasinya di Muara Bungo Rabu (25/3) menyampaikan visinya, ingin menjadi anggota dewan yang tidak korup dan tidak menghambur-hamburkan biaya perjalanan dinas. Pernyataan itu dikemukakan Dr Mohd Janawir, calon anggota legislatif untuk DPR-RI dan Yasir calon anggota DPRD Propinsi Jambi, Rabu (25/3) sore. “Pilihlah PKS yang tampil dengan calon-calon anggota dewan yang ingin menciptakan bersih,” katanya lagi. Sementara itu, dihadapan sekitar ratusan massa, Ketua DPD PKS Bungo Rudi Wiyata mengatakan PKS satu-satunya Parpol yang telah menyelenggarakan kampanye terbuka. (infojambi.com/09) Sumber: http://infojambi.com

Kamis, 26/03/2009 | Infojambi.com

Di Bungo, PKS Satu-satunya Telah Kampanye Terbuka

MUARABUNGO – Sampai hari ke 10 waktu yang diberikan untuk berkampanye, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang melakukan kampanye terbuka di Kabupaten Bungo. Rabu (25/3) PKS menurunkan Dr H Mohd Janawir sebagai juru kampanye pusat di Pasar Muara Bungo. Sedangkan jurkam PKS Propinsi Jambi yang akan diterjunkan ke arena kampanye hari ini adalah Yasir. Selain itu juga tampil jurkam dari PKS Muara Bungo seperti Rudi Wijaya. Ketua KPU Bungo H M Subhan dalam keterangannya Rabu siang mengakui, banyak Parpol tidak menggunakan kesempatan kampanye terbuk. Parpol yang telah melewatkan masa kampanyenya adalah Partai Kedaulatan, PPD, PKB, Partai Pemuda Indonesia, Partai Demokrasi Pembaharuan, PPNUI, Partai Karya Perjuangan, PNB, Partai Hanura, PPDI, PKPB, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Perjuangan Indonesia Bary, Partai Barnas, PKPI dan Partai Patriot. Seharusnnya Partai Patriot berkampanye pada sore Rabu ini. Karena juga tidak berkampanye, dari pagi sampai sore lapangan kampanye dipakai PKS. Sedangkan Kamis diwadwalkan berkampanye Partai Damai Sejahtera (PDS), tapi KPU Bungo belum memperoleh informasih jadi atau tdak partai tersebut berkampanye. (infojambi.com/09) Sumber: http://infojambi.com

Sosialisasi Pemilu Dinilai Belum Maksimal

Sabtu, 21/03/2009 | 00:17 WIB

BANGKO – Kendati Pemilu 2009 tinggal menghitung hari, namun hingga saat ini masih banyak pemilih mengaku belum mengetahui tata cara pemberian hak suara. Sebabnya, para pemilih ini belum tersentuh sosialisasi dari penyelenggara Pemilu yakni KPU Merangin.“Kita binggung dan belum tahu sama sekali bagaimana cara memilih. Yang saya tahu Pemilu kali ini berbeda dengan Pemilu sebelumnya,” kata Hendri, warga Bangko ketika ditemui infojambi.com. Hendri juga mengaku, dirinya belum pernah menerima sosialisasi dari penyelenggara Pemilu tentang tata cara pemberian suara. “Katanya pemilu kini sudah main contreng dan kita belum tahu suara yang sah kayak mana, yang kita tahu dengan cara mencoblos,” ungkap Hendri. Selain itu Hendri juga mengaku kalau dirinya banyak tidak kenal dengan calon, bahkan saat ini belum ada pilihan yang diberikan pada saat Pemilu nanti. “Kita tahu calonnya karena melihat baliho sedangkan program kerjanya sama sekali tidak tahu,” kata Hendri lagi. Sementara itu, menurut Barlef Ketua KPU Merangin, jika pihaknya belum sepenuhnya mensosialisasikan tata cara memilih menyentuh semua elemen masyarakat. Hal ini diakibatkan minimnya personil yang diturunkan. Selain itu waktu yang diberikan juga terlalu sedikit sehingga banyak masyarakat khususnya di pedesaan belum sama sekali mengetahui tata cara memilih, “Kita sadari dengan hal itu. Namun saat ini kita terus melakukan sosialisasi, baik melalui spanduk, brosur maupun surat kabar,” terangnya. Disamping itu, KPU Merangin menghimbau kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih pada Pemilu nanti, supaya mendatangi TPS disekitar tempat tinggalnya, sehingga Pemilu 2009 ini dapat berjalan aman dan lancar. “Para pemilih nantinya juga akan mengetahui tentang tata cara memilih sebab ditiap-tiap TPS nantinya akan dipasang brosur yang berisikan tata cara memilih,” kata Barlef. (infojambi.com/DHA)

Sumber: http://infojambi.com

Dialog Publik Partai Perserta Pemilu

Muara Bungo, 16 Maret 2009 | 11.30 WIB | Infobungo

Bertempat di Gedung Dharma Wanita Kabupaten Bungo hari ini (16/3) dilaksanakan Pencanangan Pemilu Bersih dan Jujur serta Dialog Publik Partai Peserta Pemilu 2009 Kabupaten Bungo. Acara yang dibuka langsung oleh Bupati Bungo.H.Zulfikar Achmad pada jam 9.30 WIB  tersebut berlangsung cukup meriah. Acara juga dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres dan Komandan Kodim. 

Acara yang berthema "Mari kita jadikan Kampanye sebagai wadah pendidikan Politik untuk  mencerdaskan masyarakat Kabupaten Bungo" diikuti oleh Partai Peserta Pemilu yang ada di Kabupaten Bungo. Pada kesempatan tersebut Bupati berharap agar pelaksanaan Pemilu ini berlangsung damai dan tertib, jika bagi yang tidak terpilih jadi anggota legislatif nantinya untuk berbesar hati dan tidak kecewa terlalu mendalam. "Mari berbesar hati kalau tidak terpilih jadi anggota legislatif nantinya, juga jangan berkecil hati, karena Caleg Kabupaten Bungo terdaftar lebih dari 400 orang sedangkan yang bakal duduk di DPRD Kabupaten Bungo hanya 30 orang saja. Tentunya nanti banyak yang kecewa" tukas Bupati.

Bupati juga berharap kepada peserta Pemilu untuk tidak saling menjelek-jelekan. "Apa lagi nanti jika telah duduk di lembaga Legislatif agar dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk membangun Kabupaten Bungo lebih baik lagi" tambah Bupati.

Pada kesempatan tersebut Bupati juga sempat mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta dialog publik tersebut.   Sampai berita ini ditulis acara masih berlangsung. (IB)

   

KPU Bungo Bakal Gelar Debat Caleg

Minggu, 15/03/2009 | Infojambi.com

MUARABUNGO - KPUD (Komisi Pelihan Umum Daerah) Kabupaten Bungo akan menggelar debat caleg  (Calon Anggota Legislatif) sebagai pengganti agenda pawai caleg, Senin (16/3) mendatang.  Debat yang akan dipusatkan di Lapangan emagor itu, akan diikuti 10 utusan parpol. Dailami, anggota KPUD Bungo kepada www.infojambi.com mengatakan, seharusnya mengawali kampanye terbuka diisi dengan kegiatan pawai caleg, tapi karena ada kesepakatan dengan parpol pawai caleg ditiadakan, maka  diganti dengan cebat caleg. Menurut dia, masing-masing caleg akan mengirim 10 orang caleg dengan satu juru bicara dalam debat tersebut. Debat ini diselenggarakan bekerjasama dengan perguruan tinggi di Muarabungo. Sebelum debat dilaksanakan, lanjut dia, parpol akan menandatangani kesepakatan Pemilu damai disaksikan Kapolres Bungo AKBP Yassir, S.IK. (infojambi.com-09) Sumber: http://infojambi.com

Bertebaran Baliho Caleg di Kota Muara Bungo

          Info Bungo - by Masprinet

Baliho Calon Legislatif (Caleg) akhir-akhir ini banyak bertebaran di Kota Muara Bungo, menghiasi hampir di setiap simpang jalan yang ada di Kota Muara Bungo.  Seperti gambar di atas begitu banyak baliho Caleg dengan ukuran dan gaya yang bervariasi.  Gambar diambil di Jl.RM.Thaher Muara Bungo, tepatnya simpang empat Perumnas Rimbo Tengah pada hari Minggu sore, 8 Februari 2009.

(Info Bungo - Masprinet)