Belanja APBD Bungo Tahun Anggaran 2016 berkurang Rp59,35 Milyar.

MUARA BUNGO - Bupati Bungo H.Mashuri Senin (22/8) menyampaikan pidato pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 yang bertempat di gedung DPRD Kabupaten Bungo. Adapun total belanja dalam RAPBD yang diajukan mengalami penurunan Rp59,35 milyar menjadi Rp1,20 triliun Pendapatan daerah dari sebelum perubahan sejumlah Rp1,32 triliun lebih berkurang sejumlah Rp76,14 milyar lebih sehingga menjadi Rp1,24 triliun lebih.

Pengurangan target pendapatan tersebut antara lain disebabkan berkurangnya dana perimbangan berupa dana bagi hasil pajak dan bukan pajak. "Pada sisi pendapatan, terjadi penurunan dari Rp1,323 triliun lebih menjadi Rp1,247 triliun lebih. Penurunan pendapatan sebagai akibat dari berkurangnya Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dari sebesar Rp227 milyar lebih menjadi Rp91 milyar lebih, atau berkurang Rp136 milyar lebih" jelas Bupati.

Sementara Belanja sebelum perubahan sejumlah Rp1,27 triliun lebih berkurang sejumlah Rp59,35 milyar lebih sehingga menjadi Rp1,21 triliun lebih. Bupati mengakui bahwa pada perubahan APBD ini terdapat rasionalisasi belanja daerah. "Secara jujur kita akui, bahwa rasionalisasi harus kita lakukan untuk menyehatkan kondisi keuangan daerah" jelas Bupati. "Oleh sebab itu kita dituntut untuk bisa memanfaatkan dan mengalokasikan anggaran yang sangat terbatas. Ini demi tercapainya APBD yang efektif dan efesien" tambah Bupati. Bupati juga berharap agar pembahasan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan beberapa Ranperda yaitu Ranperda Kawasan Tanpa Rokok, Ranperda Pengendalian Menara Telekomunikasi. Serta Prolegda tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi serta Perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Bungo.

Sidang paripurna yang dihadiri oleh Wakil Bupati Bungo, Wakil Ketua DPRD, para Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para Kepala SKPD serta undangan lainnya. (ib)

APBD Bungo 2016 Disahkan 1,4 Triliun. PAN Beri Catatan Khusus ke Bupati

MUARA BUNGO – Tuntas sudah pembahasan dan paripuran APBD Bungo 2016 setelah seluruh fraksi di DPRD Bungo menyetujui pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Bungo 2016 yang disampaikan oleh bupati Bungo dalam paripurna yang digelar beberapa hari sebelumnya.
           

foto: www.buteekspres.com

Dalam paripurna yang dipimpin oleh ketua DPRD Bungo, Ria Mayang Sari, didampingi dua wakil ketua, Syarkoni Syam dan Ahmad Fauzan, meski semua fraksi menerima, namun sebagian besar tetap memberikan catatan kepada bupati Bungo, H. Sudirman Zaini yang menghadiri paripurna, Senin (30/11).
Namun fraksi PAN menjadi yang lebih bersuara lantang dalam pemberian catatan khususnya kepada bupati Sudirman Zaini. Lewat jilidan hasil pembahasan ditingkat fraksi, PAN memberikan beberapa poin catatan, namun diantaranya ada tiga poin yang dianggap ketua DPD PAN Bungo sangat penting.

Yang pertama menurut M. Mahilli adalah terkait pembangunan Pasar Tradisional Modern (PTM) Muara Bungo tahap pertama khusus pasar basah yang sejak beberapa bulan terakhir telah ditempati pedagang. “Namun penempatan pedagang itu terkesan dipaksakan sehingga banyak persoalan yang timbul dikemudian hari,” ucap Mahilli kepada wartawan usai paripurna.

Dipaparkannya, beberapa persoalan yang dimaksud seperti tidak baiknya saluran pembuangan air yang dibangun sehingga sering terjadi meluapnya air didalam gedung yang dibangun dengan dana puluhan miliar rupiah itu. “Artinya kan belum sepenuhnya selesai. Harusnya disiapkan benar-benar baru pindahkan pedagangnya,” katanya lagi.

Akibat dari licinnya pasar karena genangan air kata Mahilli, bangunan itu telah memakan korban jiwa karena sempat terjatuh di lantai yang licin meski kabar yang satu ini sempat dibantah oleh bupati Bungo, H. Sudirman Zaini.

Poin kedua kata mantan ketua DPRD Bungo periode 2009-2014 ini adalah persoalan panjanganya markah jalan yang dibuat oleh dinas perhubungan Bungo yang membuat kesulitan para pengguna jalan.
“Seharusnya pada tempat-tempat umum seperti didepan SPBU, Masjid dan lainnya dibuatkan pembuka jalan. Di Indonesia, baru di kabupaten Bungo inilah yang membuat tempat memutar didekat lampu merah. Tentu ini tidak baik bagi pengendara yang berhenti di lampur merah,” ucapnya.

“Pembuangan airnya disepanjang jalan lintas dalam kota Muara Bungo ini boleh kita buktikan sangat tidak baik. Bahkan didekat dinas perhubungan sendiri kalau hari hujan air menggenangi jalan cukup tinggi,” tukasnya.

Poin terakhir atau yang ketiga menurut Mahilli adalah hal yang sangat penting. Ini kata pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP PAN sejak beberapa bulan terakhir ini, berkaitan langsung dengan efisiensi dari struktur APBD Bungo 2016 yang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Fraksi PAN kata Mahilli sangat tidak sependapat dengan pengajuan Pemda soal potensi pendapatan APBD Bungo 2016 yang mencapai 1,4 triliun rupiah lebih. Kata dia, potensi APBD Bungo 2016 yang
sebenarnya adalah di angka 1,3 triliun rupiah lebih.

Dengan penetapan potensi sebesar itu lanjutnya, APBD Bungo terancam mengalami deficit dengan jumlah yang cukup fantastis yang tentunya juga berakibat akan mengganggu proses pembangunan yang telah direncanakan. “Kalau ini dipaksakan, tahun depan kita akan mengalami deficit sekitar 150,2 miliar,” tuturnya.

Penetapan tinggi yang dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebutnya, karena memperkirakan akan bisa ditutupi dengan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2015.
“Padahal Pemda sendiri memperkirakan minimal pada tahun ini realisasi proyek mencapai 95 persen. Kalaupun terjadi SILPA, rasanya jumlah itu tidak bisa menutupi kelebihan penganggaran itu. Bupati hendaknya tidak serta merta terima laporan dari bawahan. Karena kita bisa belajar dari kejadian yang telah sudah,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pada rapat paripurna kemarin ditetapkan APBD Bungo tahun 2016 mencapai 1,4 triliun lebih. Jumlah ini lebih tinggi dari APBD 2015 yang berkisar di angka 1,2 triliun lebih.
(tan)

Sumber:http://buteekspres.com/berita/detail/3305/pan-beri-catatan-khusus-ke-bupati/#.VlzrL78aCKF
 

 

Bupati Bungo Ajukan RAPBD Tahun 2016 Rp 1,48 Triliun Lebih.

Bupati Bungo H.Sudirman Zaini sedang membacakan pidato pengantar Nota Keuangan RAPBD Tahun 2016 di dalam  Rapat Paripurna DPRD Bungo Selasa (24/11). Foto:infobungo.com

MUARA BUNGO - Bupati Bungo H.Sudirman Zaini Selasa (24/11) menyampaikan pidato pengantar Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2016 yang bertempat di gedung DPRD Kabupaten Bungo. Adapun total belanja dalam RAPBD yang diajukan adalah Rp1,48 triliun lebih.

"Total jumlah Belanja Daerah yang digunakan untuk aktivitas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp1,488 triliun lebih. Dengan rincian untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp780 milyar lebih. Sedangkan untuk Belanja Langsung adalah sebesar 708 milyar lebih" ungkap Bupati. 

Bupati juga menyampaikan bahwa total Pendapatan Daerah Tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp1,338 Triliun lebih. Dengan demikian antara pendapatan dan belanja terdapat selisih sebesar Rp 150 milyar lebih. Jika dilihat dalam Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2016 yang disampaikan Bupati tersebut, dalam struktur RAPBD Tahun Anggaran 2016 terdapat pembiayaan netto sebesar Rp150 milyar lebih, dengan demikian selisih (defisit) tersebut telah tertutup. Adapun penerimaan pembiayaan yang direncanakan adalah dari perkiraan SiLPA Tahun Anggaran 2015 dan sumber lainnya.

Pada kesempatan tersebut Bupati juga menyampaikan beberapa Ranperda untuk dibahas bersama DPRD.

Hadir dalam Sidang Paripurna Pertama tersebut Pimpinan dan Anggota DPRD, Unsur Forkompimda, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD serta undangan lainnya (ib)

 

DPRD dan Pemkab Bungo MoU KUA-KPPAS APBD Tahun 2016

Muarabungo,JAMBISATU.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo, bersama Pemerintah Kabupaten Bungo, menandatangani nota kesepakatan (MoU) bersama.

Kesepakatan tersebut, yakni tentang Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RUA) dan Program Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Bungo, tahun 2016.

Kesepakatan penandatanganan KUA dan KPPAS, ditandatangani Wakil Bupati Bungo H Mashuri dengan Wakil Ketua DPRD Bungo Syarkoni Syam didampingi Wakil Ketua lainnya Ahmad Fauzan, di gedung DPRD Bungo, Rabu (11/11/15).

Syarkoni Syam dikonfirmasi mengatakan, APBD merupakan keuangan tahunan Pemerintah Daerah dan DPRD, yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan menggunakan bahan dari rencana kerja masing-masing SKPD untuk jangka waktu setahun.

Terpisah, Wakil Bupati Bungo H Mashuri mengatakan, KUA-KPPAS ini disepakati antara Pemda Bungo dan DPRD Bungo, supaya pembahasan APBD tahun anggaran 2016 nanti, sesuai dengan anggaran yang ada dan pokok pembahasannya sesuai hasil Musrembang yang telah dilaksanakan.

Turut hadir dalam acara penandatanganan MoU KUA-KPPAS, Sekda Bungo H Ridwan Is, Unsur Forkompinda Bungo, serta para Kepala SKPD dan beberapa tokoh masyarakat Kabupaten Bungo.(*/Adv)

Reporter: Azhari
Editor: Hardiopes

Sumber : http://jambisatu.com/berita-dprd-dan-pemkab-bungo-mou-kuakppas-apbd-tahun-2016.html

Foto : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo, bersama Pemerintah Kabupaten Bungo, menandatangani nota kesepakatan (MoU) bersama DPRD. ( Jambisatu.com)

TAPD Ajukan APBD 2016 Sebesar 1,1 Triliyun

MUARA BUNGO - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Bandan Anggaran (Banggar) DPRD Bungo mulai menggelar rapat pembukaan dan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA) dan Priortas Plafon Anggaran Sementara  (PPAS) tahun Anggaran 2016.

Rapat ini mulai digelar Senin (9/11) di kantor DPRD Bungo. Diketuai oleh Sekda, Ridwan Is, pemerintah daerah mengajukan anggaran sebesar 1,1 triliun lebih untuk APBD tahun 2016 nanti.

“Tadi sudah kita sampaikan kepada Banggar, sebesar Rp 1,1 triliyun (APBD Bungo 2016). Memang dokumennya tiga bulan yang lalu sudah kita sampaikan,” ungkp Sekda kepada sejumlah wartawan, Senin (9/11).

Namun kata dia, besaran ajuan dana APBD tahun 2016 itu masih dikaji oleh pihak banggar DPRD, setelah itu kata dia, hasilnya baru disahkan dengan menandatangani MoU antara Pemda Bungo dengan DPRD. “Apabila sudah disepakati, tetap kita sampaikan dengan Gubernur untuk dievaluasi,” katanya pula.

Terpisah, wakil Ketua Banggaran yang juga wakil ketua DPRD Bungo, Ahmad Fauzan yang memimpin rapat tersebut saat dikonfirmasi di ruang kerjannya mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat internal untuk mengkaji apa yang telah diusulkan oleh TAPD.

 “Kita pending dulu, KUA dan PPAS dibahas secara internal Banggar, hasil pembahasan ini kembali disampaikan ke TPAD. Setelah itu kita lakukan MoU pada Kamis mendatang,” ujar Fauzan.

Lebih lanjut dikatakannya, setelah dilakukan MoU, kemudian akan dilakukan Paripurna penetapan APBD 2016.  “Jumlah usulan tersebut bisa saja lebih tinggi atau kurang dari itu,” tandas Fauzan.

(tan)

Sumber : http://buteekspres.com/berita/detail/2965/tapd-ajukan-apbd-2016--sebesar-11-triliyun/#.VkEm8mYxdoM

Foto : MENYAMPAIKAN: Sekda H. Ridwan Is menyampaikan KUA dan PPAS tahun anggaran 2016 ke Banggar DPRD ( buteekspres.com )

Target APBD Bungo 2016 Desember Tuntas Dibahas

MUARA BUNGO – Pemerintah Kabupaten Bungo menargetkan pembahasan Anggaran Pendapatan Pembiayaan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 selesai pada Desember mendatang.

Sekda Bungo, H. Ridwan Is mengungkapkan, jika benar ini terlaksana, maka akan mempercepat proses pembangunan di kabupaten Bungo yang tentunya akan berimbas pada kemajuan daerah.

“APBD 2016 kalau bisa sebelum Desember ini sudah ditetapkan atau paling lambat bulan desember, sehingga pelaksanaannya awal tahun 2016 tidak jadi masalah,” ujar Sekda, Rabu (12/8).

Dengan penetapan APBD lebih awal lanjutnya, selain mempercepat pelaksanaan pembangunan, jika ada permasalahan lain dalam pelaksanan pembangunan, juga bisa diselesaikan dengan cepat.

“Jika seandainya di dalam penetapan APBD 2016 itu diawal tau-tau dalam pelaksanaannya ada penyimpangan, itulah gunanya APBD perubahan. APBD perubahan itu lebih awal, itukan sifatnya dinamis,” kata Sekda lagi.

Mengenai perencanaan kata dia lagi, tergantung besaran Pendapatan Asli daerah (PAD) dan APBD. Dengan adanya APBD Perubahan ini, jika terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan atau beberapa hal yang perlu ditambahkan mengenai usulan pembangunan, bisa dimasukkan pada  APBD perubahan.

“APBD Perubahan menyesuaikan, sebenarnya perencanaan APBD besar kecilnya itu tidak masalah, tergantung dengan perhitungan. Perhitungan dari pada pendapatan bukan dari pada belanja. Pendapatan itulah sumber-sumber penerimaan dari PAD maupun dana perimbangan,” jelasnya.

Sedangkan pembahasan APBD 2016, pemerintah telah menyampaikan kepada DPRD Bungo. Beberapa usulan pembangunan di setiap masing-masing kecamatan telah diusulkan berdasarkan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di setiap kecamatan.

“Intinya kita sudah menyampaikan pada DPRD, kebetulan dari pihak DPRD sendiri mereka punya hak untuk mengingatkan pemerintah daerah,” ungkapnya.

(tan)

Sumber : http://buteekspres.com/berita/detail/1777/target-apbd-bungo-2016-desember-tuntas-dibahas/#.VcvAdGYxdoM

Proyek Tak Boleh Muncul Tiba-tiba

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Muhlisin  

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Alasan fungsi budgeting yang dimiliki DPRD seringkali menimbulkan isu tak sedap. Diantaranya adalah isu permainan anggaran dan lalu titip proyek di SKPD.
Proyek dimaksud biasanya tak ada dalam KUA/PPAS yang disusun eksekutif. Melainkan muncul belakangan. Yakni saat pembahasan anggaran di Banggar DPRD.

Bupati Sudirman Zaini kini memberi batasan yang jelas. Ia mengatakan KPK sudah mengingatkan. Pola seperti tak boleh lagi terjadi. Artinya tak ada lagi proyek masuk di tengah jalan.
"Tak boleh masuk tengah jalan. Program yang masuk APBD mesti terencana dengan jelas. Mulai dari Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) tingkat dusun, kecamatan, sampai kabupaten," ujar Sudirman, belum lama ini.

Ia mengatakan, demikianlah mestinya penyusunan APBD yang sesuai mekanisme. Dimana hasil Musrenbang itulah yang diformulasikan sedemikian rupa sehingga menjadi KUA PPAS, RAPBD, dan terakhir disahkan menjadi APBD.

Diakui Sudirman, memang tak semua usulan dalam Musrenbang dapat langsung diakomodir. Program yang dianggap paling prioritas, itulah yang menurutnya harus didahulukan.

"Kita ingin masukkan semua. Semua usulan kita akomodir, kita bangun. Tapi masalahnya keterbatasan anggaran. Jadi ambl yang paling prioritas dulu," ujar Sudirman lagi.

Sumber: http://jambi.tribunnews.com/2014/11/30/proyek-tak-boleh-muncul-tiba-tiba

Diingatkan KPK, Bungo Kini Tak Bolehkan Proyek Masuk di Tengah Jalan

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Muhlisin 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Alasan fungsi budgeting yang dimiliki DPRD seringkali menimbulkan isu tak sedap. Di antaranya adalah isu permainan anggaran dan lalu titip proyek di SKPD.

Proyek dimaksud biasanya tak ada dalam KUA PPAS yang disusun eksekutif. Melainkan muncul belakangan. Yakni saat pembahasan anggaran di Banggar DPRD.

Bupati Sudirman Zaini kini memberi batasan yang jelas. Ia mengatakan KPK sudah mengingatkan. Pola seperti tak boleh lagi terjadi. Artinya tak ada lagi proyek masuk di tengah jalan.

"Tak boleh masuk tengah jalan. Program yang masuk APBD mesti terencana dengan jelas. Mulai dari Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) tingkat dusun, kecamatan, sampai kabupaten," ujar Sudirman, belum lama ini.

Ia mengatakan, demikian lah mestinya penyusunan APBD yang sesuai mekanisme. Di mana hasil Musrenbang itulah yang diformulasikan sedemikian rupa sehingga menjadi KUA PPAS, RAPBD, dan terakhir disahkan menjadi APBD.

Diakui Sudirman, memang tak semua usulan dalam Musrenbang dapat langsung diakomodir. Program yang dianggap paling prioritas, itulah yang menurutnya harus didahulukan.

"Kita ingin masukkan semua. Semua usulan kita akomodir, kita bangun. Tapi masalahnya keterbatasan anggaran. Jadi ambl yang paling prioritas dulu," ujar Sudirman lagi. (*)

Sumber: http://jambi.tribunnews.com/2014/11/30/diingatkan-kpk-bungo-kini-tak-bolehkan-proyek-masuk-di-tengah-jalan

DPRD Berkonflik, APBD Bungo 2015 Masih Tersandera

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Muhlisin

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - APBD Bungo 2015 kini tengah tersandera. KUA PPAS sebesar Rp 1,146 triliun yang diajukan Pemkab Bungo belum juga bisa dibahas oleh DPRD Bungo.

Padahal, waktu efektif pembahasan tinggal satu bulan lagi. Namun perpecahan dua kelompok di DRRD telah membuat 'nyawa' pembangunan Bungo tahun depan tergadai.

Apalagi setelah Fraksi Bintang Pembangunan dan Fraksi Gerindra menarik lagi surat nama-nama anggotanya yang akan ditempatkan di AKD. Praktis perpecahan ini menjadi semakin mengental.

"Soal itu (nama anggota untuk AKD) adalah wewenang fraksi sepenuhnya. Kami (pimpinan DPRD) hanya bisa menyarankan," ujar Wakil Ketua DPRD, Ahmad Fauzan, Senin (17/11).

Sementara itu, belum ada tanda-tanda KIH plus Demokrat dan PKS akan melunak. Hal itu terlihat dari pernyataan beberapa anggotanya usai mereka menggelar rapat di lantai dua kantor DPRD Bungo, Senin siang.

Leni Elvira mengatakan keputusan paripurna pembentukan AKD sudah sesuai aturan. Baik UU maupun tata tertib DPRD, tak ada yang tidak terpenuhi. Karena itu tidak asa alasan untuk merombak ulang susunan pimpinan AKD.

Dikatakan politisi Partai Demokrat ini, yang terjadi sesungguhnya adalah dinamika yang biasa terjadi dalam politik. Namun kelompoknya, KIH plus Fraksi Demokrat dan PKS, memastikan tidak akan merubah AKD.

"Kalau mereka yang unggul, apa mereka mau (merubah kembali). Kan sudah sesuai aturan," ujar Leni kepada Tribun.

Kurang lebih senada juga diakui Darmawan. Angota Komisi III dari PKS juga mengakui keberatan dari Fraksi Golkar, PAN, Gerindra, dan Bintang Pembangunan sudah dibahas bersama dan keputusannya tetap tidak berubah.

Lalu bagaimana dengan APBD 2015 yang tak bisa dibahas? "Ya, saya akui itu jadi masalah. Kami berharap segera selesai, bisa dibahas," tutupnya. (*)

Sumber: http://jambi.tribunnews.com/2014/11/18/dprd-berkonflik-apbd-bungo-2015-masih-tersandera

Syarkoni: Anggaran SKPD Akan Dipangkas

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO – Ada dua hal menarik terkait APBD Perubahan Kabupaten Bungo 2013. Yakni terkait jadwal pembahasan yang molor, dan ancaman pemangkasan untuk SKPD.
Pembahasan APBD Perubahan sejatinya dijadwalkan selesai per Juli ini. Namun Badan Musyawarah (Banmus) DPRD baru menjadwalkan pembahasan pada hari terkahir Juli, Rabu (31/7) kemarin.
Wakil Ketua DPRD Syarkoni Syam juga mengakui pembahasa KUA PPAS baru akan dibahas setelah lebaran Idul Fitri, yaki 13 Agustus nanti. Sementara pembahasa APBD Perubahan dijadwalkan mulai 26 Agustus.

Syarkoni Syam - foto metrijambi.com

Syarkoni membantah jika molornya disengaja oleh DPRD. Melainkan disebabkan oleh banyaknya jadwal berbenturan. Termasuk bersamaan dengan kegiatan kunjungan kerja dan kegiatan lain di luar kota.
“Juga karena TAPD (tim anggaran pemerintah daerah, red) lambat menyerahkan berkas untuk kita bahas. Hasil musrenbang (musyawarah rencana pembangunan, red) baru diserahkan pertengahan 20 Juli,” ujar Syarkoni.

Lantas terkait kegiatan proyek fisik yang masih rendah di SKPD, politisi Partai Golkar ini memastikan hal itu aka jadi catatan penting. Pasalnya hingga Juli, dimana tahun anggaran 2013 sudah berjalan tujuh bulan, masih banyak SKPD yang pekerjaan fisiknya dibawah 50 persen.
Ia memastikan hal itu tak bisa diabaikan. Jika pada pertengahan Agustus nanti kegiatan fisik sudah mencapai 70 persen, DPRD akan mempertimbangkan untuk menambah anggaran kegiatan fisik di SKPD bersangkutan.

“Jika tak sampai 70 persen, kecil kemungkinan kita tambah. Bahkan akan kita pangkas. Untuk apa ditambah toh nanti juga tidak akan selesai di akhir tahun,” ujar Syarkoni lagi.

Penulis: muhlisin

Editor: suang 

Sumber: http://jambi.tribunnews.com/2013/07/31/syarkoni-anggaran-skpd-akan-dipangkas

 

PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 DITETAPKAN

MUARA BUNGO - Setelah disetujui bersama DPRD pada Kamis 6 September 2012 yang lalu, akhirnya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2012 untuk menjadi Peraturan Daerah. Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 adalah setelah mendapat evaluasi Gubernur Jambi dengan Keputusan Gubernur Nomor 545/KEP.GUB/ SETSA.KEU-2.2/2012 tanggal 26 September 2012 yang diterima Pemkab Bungo pada tanggal 28 September 2012. 

Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 di bahas dalam rapat bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bungo dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bungo tanggal 3 Oktober 2012 bertempat di Gedung DPRD kabupaten Bungo. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Banggar DPRD, M.Mahili,SH.,MH sedangkan dari pihak Pemerintah Daerah dipimpin langsung oleh Ketua TAPD, sekaligus Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo, Drs.H.Ridwan Is.,MM Selanjutnya dilakukan persetujuan DPRD yang dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD Kabupaten Bungo sebagai dasar penetapan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tersebut, Bupati Bungo menetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD. 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan tersebut dengan total pendapatan menjadi sebesar Rp.768,49 milyar lebih. Sedangkan total belanja menjadi Rp.833,13 milyar lebih. Selisih antara pendapatan dengan belanja minus Rp.64,63 milyar lebih merupakan defisit anggaran. Namun defisit tersebut dapat tertutup dengan pembiayaan netto sejumlah Rp.Rp.64,63 milyar lebih. 

Hadir dalam kesempatan tersebut para Anggota Banggar DPRD, Kepala Bappeda Dedi Irawan,SE.,MM, Kepala DPPKAD Rozali,SE.,ME dan anggota TAPD lainnya serta SKPD terkait. Berdasarkan Perda dan Peraturan Bupati tersebut, SKPD mengajukan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD) dan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pencairan dana (*)

Sumber : http://www.dppkadbungo.net

DPRD Bungo setujui Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012

MUARA BUNGO, 6 SEPTEMBER 2012 - INFO BUNGO - Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2012 akhirnya disetujui Dewan. Persetujuan tersebut dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Bungo yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD M.Mahili pada Kamis (6/9).

Menurut sumber di Bidang Anggaran  DPPKAD Kabupaten Bungo, bahwa rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 total pendapatan  daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp.768,49 milyar lebih.  Sedangkan total belanja daerah setelah perubahan menjadi Rp.833,13 milyar lebih. Selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah sebesar minus  Rp.64,63 milyar lebih merupakan defisit anggaran. Namun defisit tersebut dapat tertutup dengan pembiayaan netto sebesar Rp64,63 milyar lebih. 

Hadir juga dalam sidang paripurna tersebut para Wakil Ketua DPRD, Muspida, para anggota DPRD Bungo, para Kepala SKPD dan  undangan lainnya (*)

APBD Bungo Tahun 2012 bertambah Rp.60,96 milyar

MUARA BUNGO - INFOBUNGO. Belanja APBD Kabupaten Bungo direncanakan bertambah sebesar Rp.60,96 milyar lebih, atau mengalami peningkatan sebesar 13,95% dari anggaran sebelum perubahan sehingga menjadi Rp.832 milyar lebih. Hal ini terungkap pada pidato Bupati Bungo H.Sudirman Zaini pada pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 bertempat di gedung DPRD Kabupaten Bungo Kamis 30/8). Sebelumnya Bupati menyampaikan bahwa pada sisi pendapatan terjadi peningkatan dari Rp.724 milyar lebih menjadi Rp.768 milyar lebih atau naik sebesar 6,02%

Bupati mengakui secara jujur bahwa kemampuan anggaran yang dimiliki sangat terbatas jumlahnya. Oleh sebab itu dituntut untuk bisa memanfaatkan dan mengalokasikan anggaran yang sangat terbatas itu, demi tercapainya APBD yang efektif an efisien. "Secara jujur kita akui, bahwa kemampuan anggaran yang kita miliki sangat terbatas jumlahnya. Oleh sebab itu, kita dituntut untuk bisa memanfaatkan dan mengalokasikan anggaran yang sangat terbatas itu, demi tercapainya APBD yang efektif an efisien" papar Bupati.

Bupati juga menyampaikan bahwa masih tingginya ketergantungan daerah terhadap sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan yang mencapai 77,86 % dari total pendapatan daerah setelah perubahan. Di sisi lain, PAD hanya memberikan kontribusi 9,35%  sedangkan sisanya sebesar 12,79% berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. (*)

Kita Sudah Tidak Defisit

Tribun Jambi - Selasa, 4 Januari 2011
MUARA BUNGO, TRIBUN JAMBI.COM- Defisit anggaran yang dikhawatirkan terjadi pada tahun anggaran 2011, kini dipastikan tidak akan terjadi.
Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Bungo, M Mahilli saat dikonfirmasi Tribun, Senin (3/1).

"Kita sudah tidak defisit lagi. Saat pembahasan dulunya memang sempat timbul angka defisit sebesar Rp 21 miliar. Tapi setelah pengesahan angka defisit sudah bisa diatasi," katanya.

Ia mengatakan, tertutupnya angka defisit tersebut, setelah dewan bersama SKPD duduk bersama membahas angka defisit, yang kemungkinan akan timbul. Kemudian didapatlah solusi sebagai penutup kemungkinan defisit pada tahun anggaran 2011 ini.

"Sudah bisa diatasi, solusinya adalah beberapa SKPD penghasil PAD telah dapat menaikkan target mereka," jelasnya.

Dicontohkannya, pada Dinas Kehutanan dan perkebunan yang semula PAD sebesar Rp 2 miliar, kini telah bisa mendapat sebesar Rp 5 miliar. Selain itu, dinas pertambangan yang semula 20 miliar kini bisa mendapatkan Rp 25 miliar.

"Bukan hanya itu sektor pajak seperti PBB dan telekomunikasi sudah bisa didapat dengan maksimal," ujarnya.

Jadi dengan itu, kata ketua DPRD, kini APBD Bungo sudah tidak ada masalah lagi, dan tidak mengalami defisit.

"ABPD 2011 tidak ada kita defisit," tegasnya.

Untuk berita lebih lengkap silahkan kunjungi web sumbernya: http://jambi.tribunnews.com

Pemda Bungo ajukan RAPBD Tahun 2011 Rp.660 milyar lebih

Selasa, 14 Desember 2011
MUARABUNGO - INFOBUNGO.CO.CC
Setelah kemarin (Senin, 13 Desember 2010) dilakukan penandatanganan kesepatan KUA/PPAS tahun anggaran 2011, selanjutnya pada hari ini (Selasa,14 Desember 2010) Pemda Kabupaten Bungo mengajukan RAPBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.660 milyar lebih. Bupati Bungo H.Zulfikar Achmad pada pidato pengantar Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2011 tersebut menyatakan bahwa belanja daerahKabupaten Bungo sebesar Rp.660 milyar lebih tersebut adalah untuk Belanja Tidak Langsung Rp.395,32 milyar lebih dan untuk Belanja Langsung sebesar Rp.265,39 milyar lebih.

Sidang paripurna yang dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Bungo M.Mahilli,SH tersebut juga dihadiri oleh unsur Muspida, para Kepala SKPD, Camat dan Lurah dalam kota Muarabungo. Pada bagian lain pidatonya, H.Zulfikar Achmad menyatakan bahwa Pendapatan Daerah untuk tahun 2011 direncanakan sebesar Rp.663,87 milyar lebih. Sedangkan Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.660,71 milyar lebih. Dengan demikian secara anggaran terjadi surplus anggaran sebesar Rp.3,15 milyar lebih.

"Dengan demikian secara anggaran telah terjadi surplus anggaran sebesar Rp.3,15 milyar lebih" katanya. Namun, H.Zuflikar Achmad menambahkan bahwa dikarenakan pada tahun anggaran 2011 nantinya ada kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu pembayaran hutang pada pihak ketiga atas tagihan-tagihan tahun 2010 yang belum dapat dibayarkan, maka defisit anggaran diperkirakan menjadi Rp.21,84 milyar lebih.

Atas defisit anggaran ini Bupati dua peiode ini optimis bahwa defisit tersebut dapat jalan keluarnya pada masa sidang pembahasan RAPBD tahun 2011 ini. Seraya menambahkan bahwa peran serta semua pihak termasuk DPRD akan dapat mencari solusi yang tepat untuk mengatasi defisit ini. (infobungo.co.cc)

Defisit Anggaran APBD Kabupaten Bungo 146,23 Milyar

Kamis, 2 September 2010.

MUARABUNGO - infobungo.co.cc
Defisit APBD Kabupaten Bungo Rp.146,23 milyar lebih dari defisit semula yang hanya Rp.47,19 milyar lebih pada APBD induk Tahun 2010 ini. Bertambahnya defisit tersebut menurut Sekda Kabupaten Bungo Khaidir Saleh,SH disebabkan berkurangnya pendapatan dari pemerintah pusat dari yang dianggarkan semula dalam APBD induk. Hal ini disampaikan pada kesempatan pembahasan Perubahan KUA/PPAS Tahun 2010 bertempat di gedung DPRD, Kamis 2 September 2010.
Lebih lanjut Sekda mengatakan bahwa dikarenakan penurunan pendapatan, maka perlu rasionalisasi terhadap kegiatan-kegitan yang ada. Selain itu untuk menutup defisit akan digunakan dana SiLPA tahun 2009, dan melakukan pinjaman daerah.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Bungo pada kesempatan tersebut menekankan bahwa usulan perubahan KUA/PPAS TAhun Anggaran 2010 yang mulai dibahas ini akan dicermati oleh Banggar DPRD agar sesuai dengan mekanisme yang ada.

Acara Pembahasan Perubahan KUA/PPAS bertempat di gedung DPRD Kabupaten Bungo yang menurut jadwal dari Sekretariat DPRD Kabupaten Bungo akan berlangsung dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 September 2010, yang dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan Perubahan KUA/PPAS tahun 2010 pada tanggal 7 September 2010. (infobungo.co.cc)